Akses Jalan SDK Bangkalan Jadi Hambatan Pembangunan

Ilustrasi

Penulis: Novita

BERITA SULTENG – Pembangunan ruang kelas di SDK Bangkalan di Kecamatan Sidoan Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah pasca terdampak bencana angin puting beliung dipastikan akan mengalami hambatan, karena tidak memiliki akses jalan menuju sekolah.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, warga setempat sebagai pemilik tanah tidak menginginkan dilakukan pembebasan lahan, karena merupakan warisan bersama atau budel.

“Berita acara terdampak bencana setelah saya komunikasikan dengan Sekdes Bangkalan sudah diserahkan ke pemerintah. Tapi akan ada hambatan lagi, sebab akses jalan menuju sekolah tidak ada,” ungkap Muhammad Fadli anggota DPRD Parigi Moutong, Selasa (27/04).

Dia mengatakan, kendala yang diungkapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dinilainya memang sangat beralasan, terkait adanya sejumlah permasalahan di sekolah itu, salah satunya akses jalan.

Menurut dia, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan terkait akses jalan menuju sekolah itu. Diantaranya, meminta kepala desa, tokoh masyarakat untuk melakukan pertemuan dengan para pemilik tanah, namun tidak membuahkan hasil.

Dari tujuh pemilik tahan budel itu kata dia, satu diantaranya tidak menginginkan lahan itu diganti rugi. Meskipun pemerintah desa telah melakukan negosiasi harga.

“Satu dari saudara mereka itu, tidak mau lahan itu dibebaskan. Padahal, pemerintah desa, dan bahkan saya sudah melakukan upaya persuasif, dan diberikan pandangan-pandangan berkaitan dengan agama, tapi tetap saja berkeras tidak ingin dibebaskan,” ujarnyan.

Dia khawatir, meskipun pemerintah daerah melalui OPD terkait berupaya, agar bangunan ruang kelas dapat segera dibangun, akses jalan akan menjadi hambatan. Padahal, ditargetkan ruang kelas belajar darurat akan dibangun sebelum tahun ajaran baru dilaksanakan.

“Saya khawatir ini akan menghambat, meskipun ruang kelas darurat akan dibangun, karena akses jalan itu,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinacran mengatakan, pemerintah melalui BPBD telah mengajukan untuk pembangunan ruang kelas belajar darurat. Tetapi, informasi dari pihak Bappelidbangda akses jalan menuju SDK Bangkalan, masih melalui lahan milik warga.

Sehingga kata dia, harus dipastikan kembali terkait akses jalan itu, sebab dikhawatirkan ketika proses pembangunan akan dimulai, dihalangi warga pemilik lahan. Apalagi, nantinya pihak BPBD akan mengajukan rehab rekon ke pemerintah pusat, untuk pembangunan sekolah permanen.

“Saya sudah sampaikan ke BPBD, harus dipastikan dulu, jangan sampai ketika sudah mau dilaksanakan pembangunan, warga mau tahan,” tandasnya.

Terkait pemindahan lahan sekolah kata dia, bisa saja menjadi jalan keluar dari persoalan itu. Namun, pihak pemerintah desa harus memastikan terkait proses hibah pembangunan sekolah, atau sejenisnya. Sehingga, dibelakang hari tidak akan dipersoalkan lagi terkait kepemilikan lahan.

“Jangan lagi kalau sudah sampai lagi ketika sudah dibangun dilahan baru, 10 tahun kemudian ada lagi yang menggugat lahan itu,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *