Kades Palasa Lambori Klarifikasi Persoalan BLT Tak Terealisasi

Penulis: Novita

Berita Sulteng – Kepala Desa (Kades) Palasa Lambori Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan klarifikasinya terkait persoalan realisasi BLT tahap tiga tahun 2020, yang tidak dapat dibayarkan.
Klarifikasi tersebut, disampaikan Kades dihadapan anggota DPRD Parigi Moutong yang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), untuk menindaklanjuti laporan warga Palasa Lambori, Jum’at (28/05).

Bacaan Lainnya

Kegiatan itu juga dihadiri, Inspektorat Kabupaten, Dinas PMD, Pemerintah Kecamatan Palasa, dan BPD Palasa Lambori.

“Proses pelaporan itu sebenarnya bukan lagi dizaman saya menjabat. Tetapi saat masa transisi ditahun 2020. Untuk kegiatannya dizaman saya menjabat tahun 2018-2019,”ungkap Kades Palasa Lambori, Ridwan.

Dia mengatakan, namun karena persoalan itu telah menjadi bahan pelaporan masyarakat, konsekuensinya memang harus diterima.

Kemudian kata dia, yang harus dijelaskan yakni, ada perbedaan realisasi keuangan antara realisasi kegiatan. Padahal yang akan membuktikan penggunaan anggaran adalah, realisasi kegiatan yang menjadi, sesuai dengan daftar usulan kegiatan.

“Item kegiatan saya tahun 2018, pada saat pelaksanaan studi banding ke Jakarta. Semua pelaporan saya masukan, tetapi nyatanya dalam realisasi keuangan kegiatan itu tidak ada,”ujarnya.

Seharusnya, harus ada verifikasi akhir yang dilakukan Dinas PMD, untuk memastikan adanya kegiatan atau pertanggungjawaban yang belum direalisasikan.

Contohnya, jika ada persoalan ditahun 2021 harus dituntaskan segera, tidak lagi terbawa-bawa pada tahun berikutnya, agar konsekuensinya dari persoalan itu telah terselesaikan.

“Kemudian tidak menjadikan kita momok, dan bulan-bulan warga. Contohnya soal tidak terealisasinya BLT tahap tiga tahun kemarin, karena ada pemotongan dari KPPN Palu. Sebab, ada laporan Silpa tahun 2018-2019 kemarin,”jelasnya.

Hanya saja, sebagai pemerintah desa pihaknya tidak akan tinggal diam, atas persoalan itu. Apalagi, berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga dalam waktu depat, pihaknya akan melakukan konsultasi dengan Dinas PMD.

Diharapkan, investigasi yang lakukan Inspektorat Parigi Moutong, akan menemukan titik terang. Sehingga anggaran yang terpotong dapat dikembalikan, karena terjadi kesalahan pelaporan.

“Saya hanya bisa melakukan itu, untuk menjamin tidak mungkin. Apalagi itu uang itu bukan milik saya pribadi, tapi milik negara,”tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *