Komisi II Gelar RDP, Soroti PAD Sarang Burung Walet di Parimo

Penulis: Novita

BERITA SULTENGKomisi II DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang membahas tentang capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di semester pertama tahun 2021. 

Bacaan Lainnya

“Banyaknya usaha sarang burung walet di Kabupaten Parigi Moutong ini, kenapa target PAD-nya hanya sebesar Rp. 50 juta saja. Seharusnya lebih dari ini, karena satu pengusaha walet saja, PAD ini bisa terpenuhi,” ungkap anggota Komisi II DPRD Parigi Moutong, Drs. H. Suardi saat RDP diruang komisi, Selasa (8/06).

Dia mengatakan, pemerintah provinsi menyatakan Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah penghasil terbesar sarang burung walet, yang penjualan temus hingga 47 ton. 

Olehnya, target daerah sebesar Rp 50 juta per tahun dianggap sangat kecil, dengan banyaknya pengusaha walet didaerah ini. 

Pihaknya meminta kepada BAPENDA Parigi Moutong, untuk memberikan motivasi ke dinas penghasil agar lebih meningkatkan PAD masing-masing, khususnya pada pelaku usaha sarang burung walet. 

“Saya kadang bertemu dengan petugas dari dinas, yang meminta pajak burung walet. Sudah saya berikan data, dimana saja usaha walet yang telah berhasil, tetapi ketika saya cek, petugas belum ada yang datang kesana,” tandasnya. 

Selain itu, dia mengingatkan kepada BAPENDA untuk setiap tahun meningkatkan target PAD setiap OPD penghasil. Sebab, berdasarkan sepengetahuannya OPD yang sebenarnya mampu mencapai PAD lebih dari target, namun di tahun berikutnya diberikan kembali target yang sama dengan tahun sebelumnya. 

“Harusnya tidak begitu. PAD tidak akan meningkat, kalau target tahun ini bisa dicapai lebih, tapi pada tahun berikutnya diberikan target yang sama dengan tahun lalu. Seharusnya ditambah lagi target PAD-nya,” ujarnya. 

Kepala BAPENDA Parigi Moutong, Masdin mengatakan, pihaknya juga menginginkan agar PAD dari sektor sarang burung walet bisa memberikan kontribusi yang besar. Hanya saja, pihaknya terkendala karena, masih minimnya kesadaran pemilik sarang burung walet untuk menyetorkan kewajibannya. 

“Pemilik sarang burung walet masih kurang sadar dengan kewajiban pajaknya. Terkadang mereka mengaku belum ada hasil dari usaha mereka itu,” jelasnya. 

Namun, pihaknya akan membuat kerjasama dengan aparat desa, untuk membantu pemerintah dalam proses penagihan pajak kepada para pengusaha sarang burung walet. 

“Mereka kan tahu kapan panen, dan kapan proses penjualan pengusaha sarang burung walet itu, makanya kami membangun kerjasama dengan apparat desa itu,” ujarnya. 

PAD dari beberapa sektor yang juga menjadi sorotan yakni, PDAM yang target capaiannya tiap tahun, dianggap menurun. Padahal pada beberapa tahun sebelumnya mampu mencapai PAD hingga diangka Rp 900 juta. 

Kemudian, sektor pemakaian kekayaan daerah seperti alat berat dengan target PAD Rp 175 juta, yang dianggap sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya operasionalnya sebesar Rp 400 juta.  “Sebaiknya kalau biaya operasionalnya tinggi, dan target PAD-nya rendah, jangan lagi dimasukan ke daftar sektor capaian PAD, dan jangan lagi diberikan biaya operasionalnya,” ungkap Ketua Komisi II DPRD, Moh. Zain.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *