Parimo Belum Miliki RP3KP

Penulis: Novita

BERITA SULTENG Minimnya pembiayaan APBN yang dikucurkan ke Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah karena belum adanya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP), 

Bacaan Lainnya

“Kendala kami di dinas ini, karena penyusunan RP3KP kita belum ada, padahal itu sebagai kitab suci untuk yang seharusnya sudah dimiliki sejak lama,” ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Parigi Moutong, Hendra Bangsawan saat ditemui diruang kerjanya, Senin (7/06). 

Dia mengatakan, RP3KP dianggap penting untuk dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, sebab saat dilakukan asistensi APBN, pihaknya selalu saja dipertanyakan persoalan yang sama.

Apalagi, RP3KP menjadi dasar pembiayaan pemerintah pusat, untuk mengucurkan APBN di daerah, dalam lima hingga sepuluh tahun kedapan.

“Bukan hanya di pusat, di provinsi saja tetap juga ditanya, mana RP3KP kita,” ujarnya. 

Hal itu, menjadi penyebab setiap tahunnya Parigi Moutong hanya mendapatkan pembiayaan rutin dari APBN, seperti Bantuan Rumah Swadaya, dengan sasaran penerima bantuannya yang sangat minim. 

Sementara untuk pembiayaan PSU, tidak dapat direalisasikan oleh pemerintah pusat karena, tidak ada dasar pengalokasian anggaran yang diberikan Dinas Perumahan dan Permukiman.

“Tahun sebelumnya, sesuai keterangan staf di dinas ini, sudah ada pengusulan penyusunan RP3KP itu. Tetapi, belakangan hilang setelah DPA telah ditersusun,” ujarnya. 

Untuk menyelesaikan persoalan itu, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar dapat mengalokasikan anggaran pembuatan RP3KP tersebut. 

Dalam penyusunan RP3KP itu, diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih empat hingga enam bulan lamanya, dan melibatkan masyarakat, beberapa stakeholder terkait, dengan estimasi anggaran kurang lebih sebesar Rp 500 juta. 

“Saya sudah sampaikan terkait penyusunan RP3Kp itu, kalau dianggarkan di APBD perubahan, tidak memungkinkan karena waktu penyusunan lama. Jadi kemungkinan besar pada APBD 2022 nanti penganggarannya,” kata dia.

Dia berharap, penyusunan RP3KP nanti mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait. Sebab, alokasi anggaran Rp 800 juta lebih yang diberikan melalui APBD, dianggap sangat minim.

“Dana rutin dari APBD, teralokasikan sebesar Rp 500 juta untuk dana rutin, termasuk biaya pegawai tidak tetap Rp 300 jutaan. Jadi tinggal Rp 100 jutaan, yang lain tinggal belanja modal,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *