Komisi IV DPRD Parimo Mita Pemkab Selasaikan Klaim Bansos Tenaga Medis

Penulis: Novita

BERITA SULTENG- Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Feri Budi Utomo meminta  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah menyelesaikan Klaim Bantuan Sosial bagi masyarakat prasejahtera, yang telah dijalankan tenaga medis ditahun 2020.

Bacaan Lainnya

“Kalau berbicara soal pelayanan kesehatan, otomatis salah satunya adalah tenaga kesehatan kan? Makanya, kalau tenaga kesehatan haknya tidak dibayarkan, akan berdampak dan berimbas pada pelayanan. Seperti Bansos bagi masyarakat prasejahtera di Parigi Moutong tahun 2020 kemarin,” ungkap Feri saat dihubungi, Kamis (17/06).

Kronologis adanya Bansos bagi masyarakat prasejahtera tahun 2020 kemarin, berawal pasca putusnya kontrak pihak BPJS dengan Pemkab Parigi Moutong. Kemudian, Komisi IV DPRD melakukan koordinasi dengan sekretariat daerah hingga Bappelidbangda setempat melalui rapat Badan Anggaran (Banggar).

Sebagai solusi putusnya kontrak BPJS APBD, dan APBN tersebut, pihaknya meminta kepada OPD terkait sebagai mitranya, untuk mengupayakan talangan daerah, melalui Bansos.

Masyarakat yang dijaminkan dalam Bansos itu yakni, kategori prasejahtera, dengan mendapatkan Surat Keterangan Miskin (SKM) yang diketahui oleh pemerintah desa, serta kecamatan bermaterai sepuluh ribu.

“Itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah saat itu,” ujarnya.

Hanya saja, menjadi kendala hingga saat ini adalah klaim Bansos tidak dapat dicairkan oleh pihak yang berhak ditiga rumah sakit, dan 23 Puskesmas di Parigi Moutong.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemkab Parigi Moutong menyikapi klaim Bansos tersebut. Sehingga, pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih maksimal.

Feri menginginkan, pemerintah dapat menggratiskan masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan di kelas tiga, sesuai visi dan misi kabupaten, yakni Parigi Moutong cerdas, Parigi Moutong sehat.

“Dilayani toh masyarakatnya, harus digratiskan kalau mau dikelas tiga. Kalau hanya mengejar penilaian paripurna, tapi pelayanan kita masih biasa-biasa saja, tidak usah kita diakreditasi. Harusnya, akreditasinya Madya saja, tapi pelayanannya paripurna, itu lebih bermanfaat untuk masyarakat kita,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *