BKPSDM Parimo Rampingkan Tenaga Honorer, Solusi Penyesuaian Anggaran

Ahmad Saiful - Kepala BKPSDM Parigi Moutong

Penulis : Ozhan

BERITA SULTENG – Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengeh, berencana melakukan perampingan tenaga honorer, sebagai solusi penyesuaian pengurangan anggaran pada tahun 2022 mendatang.

Bacaan Lainnya

“Anggaran tahun depan BPKSDM sangat minim, jadi kami harus melakukan berbagai penghematan hampir diseluruh kegiatan,” ungkap Kepala BKPSDM Parimo, Ahmad Saiful saat dihubungi, Kamis (26/8)

Dia mengatakan, perampingan dilakukan karena alokasi anggaran pada BPKSDM tahun depan, diperkirakan tidak mampu lagi membiayai gaji seluruh tenaga honorer.

Meskipun, dirinya tidak menyebutkan secara detail berapa jumlah tenaga honorer yang bekerja pada instansinya. Tapi pihaknya menganggarkan menurutnya, gaji tenaga honorer pendidikan akhir sarjana sebesar Rp800 ribu, dan pendidikan akhir SMA sebesar Rp700 ribu ditahun ini.

Sebenarnya kata dia, ada alternatif lain sebagai solusi agar tidak terjadi perampingan tenaga honorer. Misalnya pengurangan biaya gaji. Namun, beban tugas dan loyalitas menjadi pertimbangan pihaknya, sehingga akan menimbulkan rasa ketidakadilan.

Sebab, terdapat satu bidang di BPKSDM tidak memiliki beban kerja. Bahkan program dan kegiatan minim. Sehingga, mengakibatkan tenaga honorer disana tidak bekerja dengan maksimal, tidak seperti beberapa bidang lainnya.

“Jadi kami berpikir, perampingan tenaga honorer lebih tepat. Dibandingkan mengurangi besaran gaji, tapi ada dari mereka yang jarang berkantor,” jelasnya.       

Disamping itu kata dia, jika mengurangi biaya gaji tenaga honorer menjadi Rp400-500 ribu per orang, dengan beban tugas cukup berat, dianggapnya tidak manusiawi.

Dia menuturkan, berdasarkan KUA PPAS tahun 2022, BPKSDM hanya diberikan anggaran kurang lebih sekitar Rp 600 juta, dari total anggaran Rp 2 miliar.

Sesuai perhitungannya, anggaran itu hanya dapat membiayai anggaran rutin, mulai dari pembiayaan tenaga honorer, dan listrik.

“Sekitar Rp 400 juta dari anggaran itu, hanya untuk kegiatan rutin saja. Diluar dari perjalanan dinas,” ungkapnya.

Pihaknya berpendapat, pengurangan belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemda Parimo, selain untuk pembiayaan penanganan Covid-19, juga akibat pembiayaan gaji Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), khususnya pada formasi tenaga guru.

“PPPK formasi tenaga guru berdasarkan hasil verifikasi Kemendikbud, seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat. Maka pembiayaan gaji pun harus disiapkan oleh daerah,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *