APRI Benarkan Kepsek SDN Baliara Konsultasi Soal Izin Pertambangan

Sumitro - Ketua APRI Parimo

Penulis : Ozhan

BERITA SULTENG – Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Sumitro membenarkan Ibrahim Kulas Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Baliara sempat berkoordinasi kepada pihaknya terkait pengurusan izin pertambangan.

Bacaan Lainnya

“Pak Ibrahim itu kepala sekolah? Saya pikir hanya guru biasa. Iya memang pernah koordinasi soal izin tambang dari illegal menjadi legal,” ungkap Sumitro saat dihubungi, Selasa (31/8).

Meskipun demikian kata dia, pihaknya tidak tahu pasti sejauh apa keterlibatannya di aktifitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Desa Kayuboko. Sehingga diduga menjadi penyebab sang Kepsek mengabaikan tugasnya di sekolah.

Dia menjelaskan, APRI saat ini sedang mengurus beberapa hektar lahan milik kelompok penambang, di Desa Kayuboko untuk menjadi wilayah tambang rakyat. Sebelum proses pengurusan izin dilakukan, lahan itu diusulkan pihaknya ke pemerintah daerah. Sehingga, ditetapkan dalam RTRW sebagai wilayah tambang rakyat.

“Kemungkinan proses pengurusan izin ini yang ingin ditempuh Pak Ibrahim, makanya dia sering koordinasi ke kami,” jelasnya.

Kemudian, dia juga membantah, jika ada dugaan APRI disebut-sebut memberikan perlindungan kepada sang Kepsek terkait aktifitas tambang yang dilakukanya di Desa Kayuboko.

“Kalau itu tidak benar. Tidak ada perlindungan kami atas dugaan dia terlibat pada aktifitas tambang disana,” tandasnya. 

Sumitro mengaku, sangat menyayangkan jika tugas dan tanggungjawab sang Kepsek diabaikan, untuk kegiatan tambang. “Sebaiknya jangan, tanggungjawab harus tetap diutaman,” ucapnya.

Diketahui, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahkan telah mengundang Ibarhim Kulas untuk dimintai klarifikasinya atas dugaan mengabaikan tugas.

Dihadapan Kepala Disdikbud Aminuddin, dia mengakui tidak aktif di sekolah selama kurang lebih 12 hari lamanya karena sedang menjalani Isolasi Mandiri.

Bahkan, Ibrahim Kulas membantah terlibat dalam aktifitas PETI itu. Sebab yang bersangkutan mengaku, datang ke lokasi tambang hanya sebatas melihat aktifitas masyarakat disana. 

Selain itu, dugaan Kepsek abai terhadap tugasnya mendapatkan tanggapan dari Ketua Komisi IV. Menurutnya, jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah harus berikan sanksi, baik teguran atau bentuk sanksi lainnya, sebagai langka memberikan efek jerah serta memberikan gambaran kepada Aparat Negeri Sipil (ASN) lainnya.

Apalagi lanjut dia, Kepsek SDN Baliara melakukan aktifitas pertambangan emas, di lokasi belum memiliki kejelasan terkait status izinnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *