Anleg Parimo Minta UPTD Disdukcapil Dianggarkan di APBD Perubahan 2021

Arifin Dg Palalo - Angoota DPRD Parigi Moutong (Foto: istimewah

Penulis: Novita

BERITA SULTENG – Sejumlah Anggota Legislatif (Anleg) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah meminta pemerintah kembali mengalokasikan anggaran pembiayaan pembukaan UPTD  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) pada APBD Perubahan 2021.

Bacaan Lainnya

“Kemarin kami sudah anggarkan sebesar Rp87 juta untuk pembiayaan pembukaan UPTD di Kecamatan Taopa. Namun entah dimana anggarannya, hingga mengakibatkan UPTD itu tidak dibuka sampai saat ini disana,” ungkap Anleg dari Fraksi Gerindra DPRD Parimo, Arifin Dg Palalo, dalam sidang Paripurna DPRD, Rabu (1/8).

Menurut dia, pada APBD Perubahan 2021 terdapat Sisa Lebih Pembelanjaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp89,7 juta lebih.

Pihaknya berkeinginan, pemerintah mengalokasikan anggaran itu untuk pembiayaan pembentukan UPTD Disdukcapil, sebagai salah satu solusi mempermudah akses pengurusan Adminsitrasi Kependudukan (Adminduk) bagi warga di wilayah utara.

Sebab kata dia, masyarakat mengalami banyak kesulitan dalam pengurusan Adminduk ke wilayah ibu kota kabupaten, salah satunya biaya trasportasi dan akomodasi.

Apalagi, ketika sampai di Disdukcapil masyarakat tidak bisa segera terlayani, karena kerusakan mesin perekaman, jaringan error, dan berbagai kendala lainnya.

“Akhirnya biaya yang dikeluarkan masyarakat kembali bertambah karena menunggu perbaikan, atau bahkan pulang tanpa hasil. Saat ini saja, dirumah saya sudah beberapa hari masyarakat datang urus KTP-nya tapi belum bisa, karena jaringan susah diakses,” ucapnya.

Dia mengaku, masyarakat di wilayah utara Parimo sempat mempertanyakan kepada pihaknya terkait pembentukan UPTD yang telah dianggarkan dan dialokasikan ke Disdukcapil, saat para Anleg melakukan kunjungan reses.

Bahkan, masyarakat menganggap Anleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) mereka tidak mampu memperjuangan aspirasinya. Parahnya, berdampak pada rasa tidak percaya masyarakat terhadap Anleg itu.

“Anggaran itu kemarin sudah disetujui, bahkan sudah dibawa kesana. Ini sudah 2021, sebentar 2024 ini akan berdampak politik kepada kami,” ujarnya.

 Dia berharap, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) dapat memprioritaskan anggaran pembiayaan pembentukan UPTD Dukcapil itu, sehingga masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya besar. Selain itu, pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terwujud.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *