SK Pemberhentian Rusdi Mastura Diserahkan 60 Hari, Setelah Penetapan Calon Oleh KPU

CIMG3142

Walikota Palu H.Rusdy Mastura Dan Ihwan Datu Adam saat mendaftar ke KPU Prop.Sulteng sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur Sulteng, bersama dengan Tim Pemenangnya, pada 27 Juli 2015. Foto. Moh.Nasir Tula

Moh. Nasir Tula (21/8/2015)

beritasulteng, Palu- Kepala Biro Humas dan Protokol dan Kepala Biro Otda Setda Propinsi Sulawesi Tengah meluruskan Pemberitaan tentang Pilkada Gagal sebagai Akibat dari SK Pemberhentian Rusdi Mastura sebagai Walikota belum diterbitkan Pejabat yang berwewenang, bahwa sesuai dengan tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dimana yang mendaftar hanya terdapat 2 Pasangan Calon, antara lain Pasangan Calon Gubernur Drs. H. Longki Djanggola,M,Si. – H. Sudarto, SH, M,Hum dan Pasangan Calon Rusdi Mastura – Ihwan Datu Adam.
Selanjutnya sesuai dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 yang menegaskan berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati , Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri didaerah Lain harus berhenti dari jabatan yang disahkan pejabat yang berwewenang dan surat Pemberhentiannya telah diserahkan 1 hari ) sebelum Penetapan calon Peserta Pemilihan, Kata Karo Humas Prop.Sulteng, Drs.Ridan Mumu, M.Si, Pada Jumat (21/8/2015)
Untuk itu setelah Walikota Palu Rusdi Mastura mengajukan Pengunduran diri dari Jabatan selanjutnya Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M,Si , telah menindaklanjuti Pengusulan Pemberhentiannya Kepada Menteri Dalam Negeri dengan harapan secepatnya Menteri Dalam Negeri dapat menerbitkan SK Pemberhentian Rusdi Mastura sebagai Walikota Palu sebagai salah satu Syarat Pencaolannya Sebagai Gubernur, Tetapi dengan keluarnya Surat Ketua KPU Nomor, 396/KPU/VII/2015, tanggal 22 Juli 2015, Perihal Penjelasan Beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015, dalam Angka 1 Pemenuhan Persyaratan huruf a. “ Bagi Gubernur , Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri didaerah lain dan harus berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf o dan Pasal 42 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, tuturnya.
Di Perlakukan sama dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, yakni wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwewenang tentang Pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur , Bupati, Wakil Bupati , Walikota, Wakil Walikota kepada KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota Paling Lambat 60 ( Enam Puluh ) hari sejak ditetapkan sebagai Calon, Mencermati Surat KPU Nomor 396/KPU/VII/2015 dan Ketentuan Pasal 68 PKPU Nomor 12 Tahun 2015, yang menjadi jawaban atas pemberitaan pada beberapa media sulawesi tengah.
Baru – baru ini bahwa SK Pemberhentian Rusdi Mastura dari Pejabat yang berwewenang dapat diserahkan 60 Hari setelah dilakukan penetapan Calon oleh KPU Propinsi Sulawesi Tengah dan SK Pemberhentian tersebut tidak menjadi penghalang penetapan Calon Gubernur, Wakil Gubernur yang telah dijadwalkan pada tanggal 24 Agustus 2015. “ Namun setelah 60 Hari setelah Penetapan Calon Gubernur, Wakil Gubernur SK Pengesahan Pemberhentian Rusdi Mastura dari Pejabat yang berwewenang Wajib harus diserahkan sebagai kelengkapan persyaratan calon”, Jelas Ridwan Mumu

Pin It

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>