Korpri Sulteng dan Panwas Sulteng Laksanakan Penandatanganan MoU

Plt Sekprop Sulteng Dra. Derry B. Djanggola, M.Si Foto Bersama Dengan Panwas Sulteng untuk menciptakan Pemilu Kada damai 2015.

Plt Sekprop Sulteng Dra. Derry B. Djanggola, M.Si Foto Bersama Dengan Panwas Sulteng untuk menciptakan Pemilu Kada damai 2015.

Moh. Nasir Tula (03/10/2015)

beritasulteng,Palu-Plt. Sekretaris Daerah merangkap Ketua Dewan Pembina KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah Dra. Derry B. Djanggola, M.Si, didampingi Sekretaris KORPRI Prov Sulteng Zubair, SH, M.Si,  menghadiri rakor dan penandatanganan MoU dengan Bawaslu Sulawesi Tengah di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Kamis (1/10).

Acara dimulai dengan penandatanganan MoU oleh Ketua Bawaslu Sulteng Ratna Dewi Petalolo, SH, MH dan Ketua Dewan Pembina KORPRI Sulteng.

Dijelaskan Ketua Bawaslu, MoU yang dilakukan merupakan upaya memaksimalkan tugas-tugas pengawasan Bawaslu, utamanya dengan melibatkan KORPRI Sulteng menjaga netralitas PNS yang diwadahinya.

“Ada impian pilkada serentak dapat dijalankan berkualitas,” harap Ratna Dewi. “Kami mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama bergabung untuk menyukseskan pilkada serentak,” lanjutnya.

Terkait boleh tidaknya PNS ikut kampanye paslon (pasangan calon), dijelaskan Ratna sebagai berikut. “Boleh mengikuti dalam kapasitas melihat atau mendengar, bukan secara aktif menjadi jurkam, mengajak PNS memilih paslon tertentu atau memfasilitasi paslon,” terangnya.

PNS juga diimbaunya tidak memakai atribut dinas ataupun menggunakan atribut parpol pengusung maupun paslon. “Inilah yang betul-betul harus Kita pahami,” lanjut Ratna.

Sementara itu, Plt. Sekda Derry Djanggola dalam arahannya mempersilakan PNS untuk bebas menentukan pilihannya pada pilkada serentak. “Tetap mengedepankan netralitas dan profesionalisme meskipun punya hak politik,” ujarnya.

Rentannya PNS ikut dalam politik praktis menurutnya dapat disebabkan beberapa faktor seperti, political authority atau kekuatan politik yang mempengaruhi birokrasi, komitmen PNS yang lemah kala berhadapan dengan kekuatan politik tertentu sampai belum pahamnya PNS akan makna netralitas.

“Berdasarkan undang-undang ASN, PNS harus netral dalam pilkada apakah gubernur, bupati atau walikota,” tegasnya mengingatkan.

Oleh karena itu, sebelum mengakhiri arahan, Plt. Sekda meminta PNS yang hadir dalam rakor untuk proaktif membantu Bawaslu Sulteng. “Bukan hanya pada Bawaslu tapi juga pemerintah demi suksesnya pilkada serentak,” pungkasnya.

 

Pin It

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>