Gubernur Sulteng Serahkan Anggaran DIPA Ke 15 Satuan Kerja Terpilih Se Sulteng

Moh.Nasir Tula / Kiriman Humas Sulteng (17/12/2015)

beritasulteng, Palu- Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja secara simbolis kepada 15 Satuan Kerja terpilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di Gedung Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (16/12).
Penyerahan DIPA Tahun 2016 ini merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN Tahun 2016 yang telah disepakati oleh DPR RI bersama pemerintah pusat pada akhir Oktober lalu, dengan maksud agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih cepat, lebih merata, dan memberikan dampak multiplikasi yang lebih besar kepada kegiatan perekonomian.
Untuk Provinsi Sulawesi Tengah, DIPA yang diserahkan berjumlah 526 DIPA, dengan nilai 6,96 triliun rupiah, yang terdiri atas DIPA Kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Pusat berjumlah 17 DIPA dengan nilai sebesar 2,39 triliun rupiah, dan DIPA Kewenangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah berjumlah 509 DIPA dengan nilai 4,57 triliun rupiah.
Satuan Kerja yang terpilih untuk menerima berkas DIPA secara simbolis antara lain adalah BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Pengadilan Tinggi Palu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi tengah, Korem-132/TDL DAM VII/WRB, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Palu, Universitas Tadulako Palu, Kantor Kementerian Agama Provinsi. Sulawesi Tengah, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Sulawesi Tengah, SPRIPIM Polda Sulawesi Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah.
Selain penyerahan DIPA Satuan Kerja, diserahkan juga simbolis Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk 14 (empat belas) institusi Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota, sebagai dasar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2016. Anggaran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan sebesar Rp. 15,56 triliun, yang terdiri atas Dana Perimbangan sebesar 14,31 triliun rupiah, Dana Insentif Daerah 128,11 miliar rupiah, dan Dana Desa Rp. 1,12 triliun rupiah.
Dalam kesempatannya, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Direktorat Jenderal Pemberdaharaan Kementerian Keuangan RI, Mataro Nurdin Arta, menyampaikan bahwa dalam APBN tahun 2016, alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dalam anggaran tahun lalu.
“Tingginya kenaikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa menunjukkan keberpihakan yang tegas untuk membangun dari daerah, desa, dan pinggiran sebagai implementasi dari strategi yang diusung dalam Nawa Cita.” ujar Kanwil Ditjen Pemberdaharaan.
Penguatan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa juga dilakukan dengan meningkatkan pagu alokasi Dana Insentif daerah (DID) untuk memberikan reward kepada daerah yang mempunyai kinerja yang baik.
Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, daerah-daerah yang mendapat DID, antara lain adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una Una, dan Kota Palu, yang diharapkan menjadi motivasi bagi daerah untuk lebih meningkatkan kinerja ekonomi dan kesejahteraan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tengah menyoroti masalah penyerapan anggaran tahun 2014-2015, sebagai bahan evaluasi kita untuk pelaksanaan anggaran tahun 2016.
“Dalam tahun 2014, tingkat penyerapan belanja satuan kerja kementerian/lembaga di Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 94,9 persen dari PAGU APBNP 2014 Sulawesi Tengah. Sedangkan pada tahun 2015, penyerapan hingga akhir pekan pertama di bulan Desember 2015 sebesar 68,36%. Tingkat penyerapan ini masih dapat ditingkatkan, agar nilai tambah yang diharapkan dari belanja kementerian/lembaga terhadap perekonomian lebih optimal. Tentunya dengan memperhatikan capaian kinerja dari output dan outcome yang ditetapkan.” ujar Drs. H. Longki Djanggola, M.Si.
Selanjutnya, seraya menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para Bupati dan Walikota se-Sulawesi Tengah, atas prestasi memimpin daerahnya masing-masing, Gubernur Sulawesi Tengah meminta agar pelaksanaan berbagai kegiatan yang direncanakan dalam tahun 2016 dapat segera dimulai, sehingga penyerapan belanja tidak menumpuk di akhir tahun.
Terakhir, Drs. H. Longki Djanggola, M.Si mengajak para kuasa pengguna anggaran dan siapapun yang berhubungan dengan keuangan negara agar dapat menjaga amanah dalam mengelola keuangan negara.
“Kita sebagai jajaran pemerintah harus dapat bekerja dengan cepat, responsif dan dapat dipertanggung-jawabkan terhadap segala permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara kita. APBN bukan sekedar susunan angka-angka, di dalamnya terdapat tanggung-jawab besar pemerintah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rakyat, bangsa dan negara, serta generasi sekarang dan yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk pada pelaksanaan tugas kita di tahun mendatang untuk memajukan negeri ini, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menggunakan APBN dan APBD sebaik-baiknya.” harap Drs. H. Longki Djanggola, M.Si.

Pin It

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>