Sosialisasi pengukuran tingkat kematangan ULP

Andi Shaim (08/02/2016)

beritasulteng, Palu- Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, M.Si diwakili Asisten Pemerintahan Moh. Arif Latjuba, SE, M.Si membuka Acara Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016, pada Rabu(3/2), di Ruang Polibu Kantor Gubernur.
Sosialisasi dilaksanakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)  bekerjasama dengan ULP (Unit Layanan Pengadaan) Setdaprov Sulawesi Tengah. “Sosialisasi diikuti ULP kabupaten dan kota se Provinsi Sulawesi Tengah,” ujar Sekretaris ULP Setdaprov Sulteng Abdul Mualim, S.Sos.
Para narasumber, sambungnya berasal dari Direktorat Pengembangan Profesi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP, dan Kepala ULP Setdaprov Sulteng.
Dalam sambutannya, gubernur menyambut baik sosialisasi sebagai sarana mempercepat pengembangan kapasitas dan profesionalitas ULP menuju kondisi ideal yaitu independen, bebas intervensi dan berintegritas.
“Profesionalisme dan peningkatan kapasitas organisasi ULP merupakan suatu keharusan yang mendesak untuk dilaksanakan,” tegas asisten.
Melalui pengukuran kematangan, lanjutnya diharapkan ada tindak lanjut konstruktif yang terarah/fokus, sistematis dan relevan dengan kondisi ULP Setdaprov Sulteng.
“Untuk saat ini, ULP masih bersifat adhoc, berada di Biro Umum,” kata Asisten Moh. Arif Latjuba.
“Saya harap masing-masing ULP dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kematangan serta berada di tingkat mana kematangan ULP di setiap kabupaten/kota,” pinta asisten. “Sehingga mempunyai acuan yang jelas untuk pengembangan ULP Provinsi Sulawesi Tengah dan mampu menjawab tantangan globalisasi dalam pengadaan barang jasa kedepan,” pungkasnya.
Berdasarkan paparan narasumber, di level pusat dari 165 Kementerian/Lembaga/Instansi sudah terbentuk 33 ULP (50,3%), di daerah, dari 542 pemda prov/kab/kota telah terbentuk 498 ULP(91,9%). Dengan demikian, ada 581 ULP yang telah terbentuk namun hampir semuanya (86,7%) masih bersifat adhoc. “Ini disebabkan karena sulitnya membentuk kelembagaan baru yang permanen termasuk merekrut anggota pokjanya,” tandas Reifeldi, Direktur Pengembangan Profesi selaku narasumber sosialisasi.
Sementara itu, untuk ULP provinsi, berdasarkan tingkat kematangan organisasinya berada di level 2. Maksudnya, sudah memiliki dokumen yang mengatur tentang organisasi tata laksana, SDM dan manajemen organisasi walaupun masih sederhana.

Pin It

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>