Wagub Sulteng Lakukan Pertemuan Pemprov dengan Komisi X DPR RI

Moh. Nasir Tula (08/02/2016) Kiriman HUMAS Sulteng

beritasulteng, Palu- Wakil Gubernur H. Sudarto, SH, M.Hum, didampingi Asisten Pemerintahan Moh. Arif Latjuba, SE, M.Si dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Ir. B. Elim Somba, M.Sc , memimpin Pertemuan Komisi X DPR RI dengan jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Stakeholder Pendidikan, pada Kamis(4/2), di Ruang Polibu Kantor Gubernur.

Menurut ketua rombongan Abdul Haris, tujuan kunjungan kerja Komisi X ke Sulteng adalah meninjau implementasi K13 (Kurikulum 2013) dan persiapan UN (Ujian Nasional) 2016.

Ditegaskannya UN bukan sebagai penentu kelulusan yang utama. “Mulai 2015, UN telah berubah dan disempurnakan sebagai pemetaan dan bukan penentu kelulusan,” ujarnya. “Hasil UN digunakan untuk pertimbangan pemetaan program, dasar seleksi ke pendidikan selanjutnya dan pemberian bantuan pendidikan,” lanjutnya.

Sementara itu, secara garis besar Wagub Sudarto mengatakan persiapan pelaksanaan UN tahun 2016  belum mendapat masalah yang berarti, karena semua prosedur kerja sudah dilaksanakan mulai dari penetapan Surat Keputusan tentang Panitia Pelaksana UN 2016.

“Unsur yang masuk (panitia UN 2016) adalah pemerintah daerah, Universitas Tadulako, LPMP dan Dinas Pendidikan,” jelas wagub.

Untuk pendataan lanjutnya juga sudah selesai dilaksanakan, dan yang sedang berjalan saat ini adalah Sosialisasi UN ke Kabupaten/Kota se Sulteng.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Prov. Sulteng, jumlah peserta UN di Sulteng berdasarkan jenjang yaitu SMP/MTs berjumlah 51.178, SMA/SMK dan MA 34.735, Paket C 6.438 dan Paket B 2.464 orang. “Totalnya 94.815 peserta,” kata Wagub Sudarto.

Sementara pencetakan naskah UN di Sulteng sendiri dilakukan di Makasar, lanjut wagub.

Mengenai penerapan K13, dikatakan wagub tidak mengalami kendala yang berarti karena sejak 2 tahun yang lalu telah diterapkan secara serempak di seluruh Indonesia.

Namun, seiring edaran menteri untuk kembali ke KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) membuat Dinas Pendidikan baik Propinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten/kota untuk kembali mensosialisasikannya agar sekolah-sekolah dapat cepat menyesuaikan dengan hal itu.

Pada kesempatan itu, dilakukan dialog dan tanya jawab antara anggota Komisi X DPR RI dengan stakeholder pendidikan Sulteng yaitu para kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, kepala LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) dan lain-lain.

Susunan rombongan Komisi X DPR RI yang hadir saat itu terdiri dari ketua rombongan Abdul Haris, Ketua Komisi H. Teuku Riefky Harsya dan beberapa Anggota, diantaranya selebritis Anang Hermansyah dan Krisna Mukti serta anggota BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) Dr. Nanang Arif Guntoro.

Pin It

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>