Kategori
Daerah

Parimo dapat Bantuan 250 Rumah Tidak Layak Huni di 2022

Penulis : Novita

Berita Sulteng– Tercatat 250 unit rumah kategori tidak layak huni di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) akan mendapatkan bantuan perbaikan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mendatang. 

“Jatah ini sudah pasti diberikan ke Parigi Moutong, melalui program bantuan swadaya masyarakat dari Dinas Perumahan Sulawesi Tengah,” ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Parimo, Hendra Bangsawan saat ditemui di Parigi, Rabu (6/10/2021). 

Hanya saja kata dia, untuk lokasi sasaran rumah bantuan itu belum bisa dipastikan, sebab sempat terjadi ketidak seragaman data antara pihaknya dengan pemerintah provinsi. 

Sehingga, harus dilakukan sinkronisasi data terlebih dahulu, agar dapat menentukan lokasi sasaran.

“Belum tahu, ada kesalahan data dimana. Tetapi, sinkronisasi data sudah dilakukan kemarin, kami sudah duduk bersama untuk melakukan penyesuaian,” kata dia. 

Menurut dia, ada perbedaan data ditemukan dalam laporan rumah tidak layak huni itu di wilayah selatan, seperti di Desa Tolai hingga mencapai 1000 unit lebih selisih rumah. 

Kemungkinan kata dia, terjadi kesalahan pada saat proses pendataan atau saat komunikasi dilakukan. Sebab, laporan diterima pemerintah provinsi sebelumnya, berbeda lagi dengan data diusulkan pihaknya. 

“Kesalahan-kesalahan ini yang kami coba komunikasikan kembali. Tujuannya, agar data mulai dari tingkat bawa hingga pusat sinkron. Karena sekarang sudah satu data semuanya,” kata dia. 

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan, Amirudin menambahkan, pihaknya terus berupaya mengajukan usulan bantuan perumahan, baik melalui pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. 

Salah satunya, usulan bantuan rumah swadaya bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

Pihaknya mengusulkan sebanyak 378 unit rumah, tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong. 

“14 kecamatan itu diantaranya, Sausu, Parigi, Parigi Tengah, Balinggi, Ampibabo, Kasimbar dan Tinombo,” kata dia. 

Kemudian, pihaknya juga mengusulkan Bantuan Simulasi Perumahan Swadaya (BSPS) ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

“Kami mengusulkan sebanyak-banyaknya. Berdasarkan data usulan sekitar 1.214 unit rumah, tersebar di 17 kecamatan,” pungkasnya.

Kategori
Daerah Dikbud Pendidikan

Disdikbud Parimo Gelar ANBK Tingkat SMP

Penulis : Novita

Berita Sulteng– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mengelar Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di satuan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

“Kegiatan ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran,” ungkap Kepala Disdikbud Parimo, Aminuddin, saat dihubungi, Senin (4/10/2021).

Dia mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya pemetaan mutu pendidikan yang diikuti peserta hingga tenaga pendidik dalam satuan pendidikan. Penilaiannya, berdasarkan hasil pengisian lembaran yang diberikan pada pelaksanaan ANBK.

Asesmen ini kata dia, dirancang untuk menghasilkan informasi akurat, sehingga dapat memperbaiki kualitas belajar dan mengajar di satuan pendidikan, dan pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar peseta didik.

Dia menuturkan, asesmen nasional ini nantinya dilaksanakan dalam tiga instrumen utama yaitu, Asesmen Kompetensi Minimum, survei karakter dan survei lingkungan belajar.

“Tiga komponen ini menjadi dasar penilaian ini, jadi berbeda dengan UNBK, jadi tidak ada standar yang diberlakukan,” jelasnya.

Dia mengakui, dalam pelaksanaan ANBK di Parimo terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti permasalahan jaringan internet, kehadiran para peserta didik serta hal lainnya.

Namun, dia menargetkan, kegiatan ini dipastikan tidak akan ada pengulangan. Sebab, pihak satuan pendidikan telah mengatasi hal itu dengan menggunakan handphone android, apabila dalam menggunakan laptop tedapat kendala jaringan internet

Selain itu juga kata dia, pelaksanaan ANBK akan berlangsung selama empat hari, dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama asesmen bagi peserta didik dan tahap kedua asesmen bagi tenaga guru.

“Ada 112 sekolah SMP yang melaksanakan kegiatan ini, dimulai hari ini hingga 7 Oktober mendatang,” tutupnya.

Berdasarkan pantauan media ini, dua sekolah yang melaksanakan ANBK di Kecamatan Parigi yakni, SMP Negeri I Parigi dan SMP Negeri II Parigi, mengalami kendala jaringan internet.

“Pada awal sesi pertama pelaksanaan ANBK berjalan dengan mulus. Bahkan, ada beberapa siswa telah selesai mengerjakan ujian. Namun, diakhir sesi pertama setelah itu jaringan tiba-tiba gangguan,” ungkap Kepala SMP Negeri I Parigi, Ikbal Abdul Azis Maro saat ditemui, Senin.

Pelaksanaan ANBK di setiap sekolah pun di pantau langsung oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Tengah.

Kategori
Daerah Dikbud Pendidikan

Disdikbud Parimo Pantau Uji Coba PTM Terbatas di Kecamatan Parigi

Penulis : Novita

Berita Sulteng– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, melaksanakan peninjauan pelaksanaan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas didua sekolah di Kecamatan Parigi.

“Dua sekolah yang kami pantau hari ini SMP Negeri 2 Parigi, dan SDN Inpres 2 Parigi sebagai sekolah yang telah ditetapkan untuk uji coba,” ungkap Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Aminuddin, saat ditemui di Parigi, Senin 27 September 2021.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil pantauan didua sekolah itu, pelaksanaan PTM berjalan dengan lancar dan aman. Bahkan, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

Dalam satu ruangan kelas, jumlah siswa dibatasi menjadi 15-16 peserta didik. Kemudian, mengatur jarak, tidak memberlakukan jam istrahat, menyediakan masker cadangan dan tempat cuci tangan di depan ruangan kelas.

“Yang terpenting dalam uji coba PTM ini adalah bagaimana Juknis itu dilaksanakan dengan baik oleh satuan pendidikan,” kata dia.

Sekolah pun kata dia, tidak mengizinkan pembukaan kantin, dan jajanan sekolah untuk mengantisipasi kerumunan peserta didik. Bahkan, proses pembelajaran juga dilakukan secara berjadwal.

Menurut dia, PTM terbatas diikuti dengan penuh antusias peserta didik. Disamping itu, dukungan untuk pelaksanaan PTM sebenarnya sudah sejak tahun 2020 kemarin dipersiapkan satuan pendidikan.

“Sarana dan prasarananya sudah lama disiapkan, agar PTM ini bisa dilaksanakan. Makanya ketika dibolehkan lagi kembali belajar di sekolah, disambut baik peserta didik dan satuan pendidikan,” kata dia.

Dia menyebut, pelaksanaan PTM terbatas di Parigi Moutong serentak akan dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2021 nanti. Diharapkan, satuan pendidikan menerapkan seluruh Juknis yang telah diberikan sebelumnya dari Disdikbud.

Sehingga, pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, tidak menjadi penyebab munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Protokol kesehatan harus diperketat, dan Juknis dilaksanakan seluruhnya. Kami berharap PTM terbatas ini bisa mengembalikan peserta didik ke sekolah seperti sebelumnya,” pungkasnya.

Kategori
Daerah Dikbud

Disdikbud Parimo Sosialisasikan Juknis PTM Terbatas

Penulis : Novita

Berita Sulteng– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mensosialisasikan petunjuk teknis Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas sebelum rekomendasi dikeluarkan pihak Satgas Penanganan Covid-19.

“Rekomendasi sudah ada, tetapi kami harus melaksanakan pertemuan terlebih dahulu,” ungkap Tim penyusun Juknis PTM terbatas, Ibrahim, saat ditemui, Senin 13 September 2021.

Dia mengatakan, setelah pihaknya berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19, rekomendasi untuk PTM terbatas hingga kini belum dikeluarkan. Mereka, meminta pihkanya harus mensosialisasikan Juknis tersebut terlebih dahulu.

Terkait penerapan Juknis PTM terbatas kata dia, seluruh pihak harus memahami poin perpoin pelaksanaannya terlebih dahulu. Sebab, banyak menyangkut soal penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan.

Ia mengakui, hingga saat ini seluruh sekolah belum diperkenankan melakukan PTM terbatas. Meskipun, ada informasi beberapa sekolah telah melakukannya.

“Jadi kami tegaskan untuk sekolah yang melaksanakan kegiatan itu, kami tidak akan bertanggungjawab artinya itu menjadi kewenangan sekolah,” tegasnya.

Dia berharap, satuan pendidikan di Parimo untuk bersabar menunggu hasil dari sosialisasi yang akan dilaksanakan bersama Satgas Penanganan Covid-19.

“Rekomendasi itu tinggal menunggu tanda tangan bapak Bupati saja, selaku ketua Satgas Penanganan Covid-19 kabupaten,” tutupnya.

Diketahui, sosialisasi PTM terbatas itu melibatkan pemangku kepentingan, diantaranya Polres, Dinas Kesehatan, Koordinator pengawas di 23 Kecamatan serta masyarakat setempat.

Kategori
Daerah

Dinas Koperasi dan UMKM Parimo Gelar Pelatihan Kapasitas Lembaga

Penulis : Novita

Berita Sulteng– Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menggelar pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi tingkat, Rabu (6/10/2021).

“Kegiatan ini salah satu upaya nyata untuk meningkatkan pengontrolan, dan pengendalian pencatatan keuangan mengacu pada anggaran dasar, anggaran rumah tanggah. serta peraturan-peraturan pada koperasi,” ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Parimo, Sofiana saat menyampaikan sambutannya di Lolaro, Rabu.

Dia mengatakan, pelatihan itu untuk meningkatkan kinerja dalam pembudayaan koperasi, meningkatkan pembekalan tentang kekoperasian, demi menunjukan jiwa bagi usaha baru dan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) jernih, serta terlatih. 

Menurut dia, koperasi akan mampu menjadi kekuatan ekonomi Tangguh, dan berkembang. Apabila memiliki organisasi, manajemen pengelolaan keuangan bersifat mandiri. 

“Pelatihan ini diikuti 30 orang peserta pelatihan, terdiri dari pengawas, anggota koperasi di Kecamatan Toribulu hingga Moutong,” kata dia. 

Dia berharap, program pelatihan ini dapat menciptakan pengadministrasian, pencatatan keuangan yang baik. Selain itu, melalui kegiatan pelatihan itu peserta akan mampu membenahi kelembabgaan koperasi, dan Koperasi Unit Desa (KUD). 

“Pengurus harus mengambil langkah cepat dalam penyusunan anggaran rumah tanggah, anggaran dasar, dan izin usaha koprasi,” pungkasnya. 

Sementara itu, Bupati Parimo, Samsurizal Tombolotutu kembali mengingatkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dibutuhkan usaha masyarakat termasuk koperasi agar dapat menghidupkan perekonomian nasional. 

Menurut dia, untuk menindaklanjuti arahan itu, dengan kembali menghidupkan koperasi menjadi milik bersama, bukan lagi milik perorangan. 

“Saya berterima kasih kepada kepala Dinas Koprasi dan UMKM karena sudah melaksanakan kegiatan ini,” ujarnya.

Koperasi di wilayah utara Parimo saat ini, sebagai dalam kondisi tidak lagi aktif, sehingga dibutuhkan pelatihan peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan seperti ini. 

“Saya sengaja melaksanakan kegiatan ini di Kecamatan Tinombo agar supaya peserta dari Kecamatan Moutong dan Toribulu tidak terlalu jauh datang menghadiri kegiatan pelatihan ini,” ucapnya.

Kategori
Daerah Ekonomi Bisnis

BPUM Bagi 25 Ribu Pelaku UMKM di Parimo Telah Direalisasikan

Penulis : Novita

BERITA SULTENG – Dinas Koperasi dan UMKM Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 25 ribu pelaku UMKM telan menerima Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM), dari total 29.889 penerima.

“Tetapi masih ada juga pelaku UMKM dari tahun 2020 kemarin belum terealisasikan bantuannya,” ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Parimo, Sofiana, saat dihubungi, Minggu(5/9).

Menurut dia, data 25 ribu lebih pelaku UMKM yang telah menerima BPUM itu, berdasarkan hasil koordinasi pihaknya dengan pihak perbankan BRI, sebagai pihak yang ditugaskan menyalurkan bantuan itu ke rekening penerima.

Dia mendorong, pelaku UMKM yang belum mengurus proses pencairan BPUM, untuk segera mengajukan permohonannya. Sehingga, dapat segera dimanfaatkan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya masing-masing.

“Batas waktunya berdasarkan penyampaian pihak BRI hingga bulan Oktober nanti,” ujarnya.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil pantauannya di 23 kecamatan di Parigi Moutong, bantuan pemerintah itu sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM. Apalagi, situasi pandemi saat ini membuat mereka sulit bertahan, dan butuh dukungan baik modal usaha, maupun motivasi.

Sofiana menjelaskan, bantuan yang telah dua tahun terakhir dikucurkan itu, bertujuan untuk meningkatkan produktifitas pelaku UMKM. Kemudian, BPUM juga merupakan stimulus dari pemerintah, yang diharapkan akan berdampak pada daya ungkit yang melemah pasca pandemic Covid-19.

“Ketika bantuan ini akan dikucurkan, kami melakukan upaya agar pelaku UMKM di Parigi Moutong bisa semuanya dapat. Makanya penginputan kami lakukan kala itu,” ujarnya.

Kategori
Daerah

Pembebasan Lahan Politeknik KP dan TPI di Parimo Dibayarkan Tahun Ini

Berita Sulteng-

Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah memastikan pembebasan lahan Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) akan dituntaskan pada tahun 2021 ini. 

“Seluruh anggaran pembebasan di dua lokasi ini telah dianggarkan oleh pemerintah, tahun ini akan kami bayarkan namun ada beberapa persyaratan yang sedang dilengkapi,” ungkap Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong, Rinadi saat ditemui diruang di Parigi, Jumat, 1 Oktober 2021.

Dia mengatakan, pembebasan lahan pembangunan Politeknik KP berlokasi di Desa Poli, Kecamatan Tinombo Selatan, telah diproses pihaknya. Hanya saja, masih terkendala dengan Appraisal. Sehingga, belum memenuhi persyaratan pembayaran.

Menurut dia, meskipun lahan itu telah memiliki sertifikat, proses pengkajian penetapan harga tetap harus dilakukan. Sebab, berdasarkan aturan pemerintah dan pemilik lahan tidak dapat melakukan penetapan itu. 

Olehnya, pengkajian harus dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), untuk menentukan nilai ganti kerugian layak dan pantas diberikan. 

“KJPP sudah melakukan pengkajian dan survey lokasi, dan nilainya sudah ditetapkan,” ucapnya. 

Proses pembayaran belum dilakukan kata dia, karena kontrak pemerintah daerah dengan KJPP yang belum terikat dalam kontrak. Sebab, resume dari hasil kajian mereka masuk dalam bagian dari dokumen pembayaran. 

“Jadi jangan sampai, belum kami berkontrak dengan KJPP tapi sudah dibayar. Dikhawatirkan prodak hukum yang dikeluarkan KJPP belum bisa mengikat kita. Jadi saya sangat hati-hati,” ungkapnya. 

Sementara itu, untuk lahan TPI di Desa Silabia Kecamatan Tinombo, prosesnya telah dilakukan dan tahun ini dipastikan akan dibayarkan. 

Dia menyebutkan, pemerintah menyiapkan Rp 325 juta anggaran pembebasan lahan di Desa Poli, dan Rp 50 juta untuk lahan di Desa Silabia. 

Pada tahun ini juga kata dia, pihaknya telah menyelesaikan angsuran pembayaran pembebesan lahan di tahun sebelumnya. 

Menurut dia, proses pembayaran bertahap yang dilakukan pihaknya itu, telah berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan pemilik lahan.  

“Tahun 2022 kami belum programkan lahan mana saja dibebaskan, sebab permintaan pembebasan itu dari OPD teknis, bukan menjadi keinginan kami,” pungkasnya.

Kategori
Advertorial Daerah

Pendataan TORA Ditiga Kecamatan di Parimo Ditunda

Penulis : Novita

BERITA SULTENG – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menunda pendataan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di tiga kecamatan, karena berada di wilayah rawan.

“Wilayah ini masih terdapat kendala keamanan, sehingga kami masih mengalami kesulitan melakukan pendataan,” ungkap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parimo, Basuki Raharjo usai rapat pendampingan akses program Reforma Agraria, Kamis (2/9).

Dia menyebutkan, tiga wilayah rawan itu yakni, Kecamatan Sausu di Desa Sausu Salubanga, Sausu Pakareme dan Sausu Trans. Kemudian, Kecamatan Torue di Desa Tanalanto dan Kecamatan Parigi Selatan di Desa Tindaki.

Menurut dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Parimo, terkait proses pendataan di wilayah itu. Hanya saja, harus melalui proses izin terlebih dahulu ke Satgas Madago Raya yang melakukan operasi di wilayah itu.

“Karena masih ada kegiatan operasi disana, makanya petugas kami masih menunda melakukan pendataan disana,” terangnya.

Seharusnya kata dia, pendataan TORA dilakukan disebelah desa, namun yang baru terselesaikan disembilan desa tersebar di lima kecamatan.

Diantaranya, Kecamatan Balinggi di Desa Lebagu seluas 18,90 hektar, Kecamatan Sausu di Desa Sausu Gandasari seluas 720,26 hektar lebih, Kecamatan Mepanga di Desa Mepanga seluas 50,01 hektar, dan di Desa Ogotio seluas 125,48 hektar.

Kemudian, Kecamatan Ongka Malino di Desa Malino seluas 172,65 hektar, dan Desa Lambanau seluar 78,35 hektar, Kecamatan Moutong di Desa Sijoli seluas 95,05 hektar, Desa Lobi seluas 27,08 hektar, dan Desa Salumpenut seluas 17,85 hektar.

“Sembilan desa ini tidak ada masalah, dan tinggal menunggu pelepasan kawasan hutannya saja,” jelasnya.

Dia menjelaskan, program TORA merupakan amanat peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018, yang intinya untuk menyelesaikan permasalah pertanahan. Sehingga, dilaksanakan rapat koordinasi gugur tugas reforma agraria, agar mencari solusi bersama.

Kemudian, terkait reforma agraria itu salah satu objeknya adalah pensertifikatan, sebagai tujuan utama untuk perluasan lahan pertanian dan kesejahteraan Petani.

“Harapan kami permasalahan tentang batas wilayah dan keamanan dapat terselesaikan, dengan lahirnya sebuah solusi,” imbuhnya.

Dia mengatakan, sejauh ini untuk wilayah Parimo, belum pernah terjadi konflik sengketa pertanahan.

“Sampai saat ini belum ada, dan mudah-mudahan tidak terjadi konflik sengeketa pertanahan,” ungkapnya.

Kategori
Daerah Parlemen

Wabup Parimo Minta Kepala OPD Tak Abaikan Undangan Banggar

Penulis : Novita

BERITA SULTENG – Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawasi Tengah, H.Badrun Nggai, SE meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijajaran pemerintahan daerah untuk tidak mengabaikan undangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, untuk kepentingan pembahasan anggaran.

“Saya sudah dengar informasi soal kepala OPD yang tidak hadir diundang oleh DPRD. Saya sudah meminta mereka untuk hadir ketika di undang,” ungkap Badrun saat menyampaikan KUA PPAS rancangan APBD perubahan tahun 2021, Rabu (1/9).

Dia mengatakan, penting kerjasama antar eksektif dan legislative dalam pelaksanaan pembahasan anggaran, baik APBD Perubahan maupun APBD murni 2022. Kehadiran kepala OPD, dilakukan untuk meminta klarifikasi, penyesuaian anggaran terkait pengelolaan keuangan daerah.

Sehingga, dengan kehadiran kepala OPD itu, dapat semakin mempercepat mempercepat proses pembahasan dan pengesahan anggaran.

“Saya minta kerjasamanya, biar proses pembahasan kita tepat waktu,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wabup juga melaporkan KUA PPAS rancangan APBD perubahan 2021, diantaranya total perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2021 diperkirakan Rp1,468 triliun lebih, mengalami penurunan 2,89 persen atau sebesar Rp42,4 miliar lebih, dari pendapatan awal tahun 2021 sebesar Rp1,511 triliun lebih.

Kemudian kata dia, penerimaan pembiayaan anggaran diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp72,5 miliar lebih, sehingga menjadi Rp89,7 miliar lebih penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Silpa tahun anggaran sebelumnya.

“Untuk pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,4 miliar, untuk pembiayaan cicilan pkok utang jatuh tempo kepada pemerintah. Sehingga total pembiayaan neto sebesar Rp88,3 miliar lebih,” ucapnya.

Selanjutnya, untuk proyeksi perubahan belanja daerah pada APBD tahun 2021 mengalami kenaikan 3 persen atau sebesarRp46,6 miliar lebih, dari APBD awal tahun 2021. Sebelumnya, Rp1,527 triliun lebih menjadi Rp1,557 triliun lebih.

Dia pun melaporkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp20,1 miliar lebih. Selanjutnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah, diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp350 juta lebih, sehingga menjadi Rp6,2 miliar lebih.

Diantaranya kata dia, bersumber dari pendapatan hibah pemerintah sebesar Rp5,9 miliar lebih, dan pendapatan hibah kelompok masyarakat sebesar Rp350 juta.

Kategori
Daerah Ekonomi Bisnis

Pemprov Sulteng Fasilitasi Temu Kemitraan Pelaku Usaha dan Rumah BUMN

Penulis : Novita

BERITA SULTENG – Pemerintah Provinsi melalui Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tengah menggelar temu kemitraan pelaku usaha Parigi Moutong (Parimo) dengan rumah BUMN. Tujuannya, untuk pemenuhan informasi berkaitan dengan pemasaran dan pembiayaan.

“Harus kita ketahui rumah BUMN untuk wilayah Parimo dari PT. Pertamina Persero. Sementara Kota Palu, dari PT. Telkom, jadi kami menjembatani pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai informasi dari rumah BUMN itu,” ungkap Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil, Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Tengah, Heni ditemui usai kegiatan di Desa Lebo, Parimo, Jum’at, (3/9).

Menurut dia, untuk menjaring pelaku usaha sebagai sasaran kegiatan pihaknya bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Parimo, upaya yang dilakukan pihaknya dapat bersinergi dengan pemerintah daerah setempat.

Menurut dia, temu kemitraan ini sebenarnya telah dijadwalkan sejak bulan Juni kemarin. Hanya saja, terbentur dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Kami mau segera melaksanakan saat itu juga, namun ada Surat Edaran Gubernur terkait PPKM, jadi tertunda hingga hari ini,” ujarnya.

Intinya kata dia, pihaknya memfasilitasi kegiatan ini agar terjalin kerjasama antara pihaknya, rumah BUMN dan pelaku usaha itu sendiri. Sehingga, kebutuhan mereka dapat terpenuhi berawal dari pertemuan ini.

Kemudian kedepan, pihaknya akan melaksanakan Webinar tingkat nasional, untuk mempertemukan pelaku usaha dengan pihak-pihak terkait dengan skala yang jauh lebih luas. Namun pelaku usaha itu, harus memiliki prodak yang bisa berdaya saing.

“Untuk pengembangan UMKM kita tidak bisa berbuat sendiri, harus bekerjasama dengan pihak kabupaten/kota. Kami harapkan ini bisa bermanfaat bagi pelaku usaha,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Parimo, Sofiana mengapresiasi pelaksanaan temu kemitraan pelaku usaha bersama rumah BUMN yang difasilitasi Pemprov Sulawesi Tengah itu.

Pihaknya berharap, melalui kegiatan itu pelaku usaha dapat meningkatkan perannya, untuk terus berinovasi dan berkreativitas.

Menurut dia, meskipun diperhadapan dengan Covid-19, namun pelaku usaha di Parimo masih tetap bersemangat dan aktif mengembangkan usahanya.

“Kami menyambut baik kegiatan ini. Semoga kemitraan bersama rumah BUMN bisa terjalin dengan baik, dan terus meningkatkan kreativitas para pelaku usaha,” tuturnya.