Kategori
Daerah Headline

Wabup Parimo Akan Telusuri Dugaan Kepsek Terlibat Tambang

      Penulis : Ozhan

BERITA SULTENG – Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H. Badrun Nggai akan menindaklanjuti dugaan Kepala Sekolah (Kepsek) terlibat di Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), dan mengabaikan tugas diembannya.

“Siapa namanya? Kepala sekolah mana? Akan ditelusuri dulu, saya akan minta dinas terkait, dan camatnya biar cepat dicari tahu,” ungkap Badrun kepada wartawan, Rabu (1/9).

Dengan tegas Wabup mengatakan, akan memberikan sanksi kepada Kepsek yang abaikan tugas dan tanggungjawabnya, untuk kepentingan aktifitas PETI di Desa Kabyuboko.

Saksi itu kata dia, bisa berupa teguran hingga pembinaan kepada yang bersangkutan, jika terbukti mengabaikan tugas, dan terlibat.

“Pasti ada sanksinya kalau memang benar dia (Kepsek) terlibat,” kata dia.

Terkait PETI di Kayuboko, pihaknya mengaku sangat prihatin. Bahkan, heran dengan tindakan pelaku penambang setempat, yang terus melakukan aktifitas illegal itu meski telah diminta menghentikan kegiatan itu, melalui surat Bupati Parimo.

Bukan hanya itu, surat peringatan pun telah beberapa kali dilayangkan kepada aparat desa Kayuboko. Namun, tidak dapat menghentikan kegiatan mereka disana.

“Terus terang ya, saya ini sudah beberapa kali coba untuk mereka masuki, tapi saya tetap menolak,” ungkapnya.

Saat ini menurut dia, Ketua Asosiasi Petambangan Rakyat Indonesia (APRI) juga akan melakukan silaturahim dengannnya. Kesempatan itu, akan digunakan Wabup untuk menyampaikan, agar membatasi pembukaan lahan pertambangan emas di wilayah Parimo.

“Saya dapat info, ada buka lahan tambang di Tinombo Selatan dan Ongka Malino. Saya sudah perintahkan camat, Dinas PUPRP dan DLH untuk telusuri itu. Bahkan, ada alat berat baru beroperasi disana. Itu dari mana? Sudah pasti dari luar,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Baliara, Parimo, Sulawesi Tengah, Ibrahim Kulas diduga abaikan tanggungjawabnya. Pasalnya, berdasarkan informasi sang Kepsek disebut-sebut lebih aktif terlibat dalam aktifitas Pertambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat.

“Kalau tambang itu, sore,” ungkap Ibrahim Kulas, saat di konfirmasi terkait aktifitasnya di PETI Desa Kayuboko, Kamis 26 Agustus 2021.

Namun, dia membantah mengabaikan aktifitasnya di tambang emas mengabaikan tanggunjawabnya sebagai Kepsek di SDN Baliara. Dia mengklaim, sejauh ini koordinasinya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat masih berjalan.

Namun, terkait dengan koordinasi yang disebut-sebut sang Kepsek, dibantah oleh Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ibrahim.

Dia menegaskan, selama dirinya menjabat sebagai Kepala Bidang Manajemen SD, Ibrahim Kulas belum pernah melakukan koordinasi dengannya secara langsung.

“Tapi tidak tahu, kalau koordinasi ke kepala seksi atau pihak lain di dinas. Kalau dengan saya belum pernah,” ucap Ibrahim.

Kategori
Daerah Headline

Kepsek Terlibat Aktifitas Tambang, Kadis Disdikbud Parimo Merasa Dibohongi

Penulis : Ozhan

BERITA SULTENG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah Aminuddin, merasa telah dibohongi oleh Kepala Sekolah SDN Baliara Ibrahim Kulas karena, diduga pernyataannya saat dikonfirmasi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

“Memang waktu saya konfirmasi kepada dia (Kepsek) mengatakan tidak terlibat. Dia bilang hanya jalan-jalan mau lihat emas itu,” ungkap Aminuddin saat dihubungi, Kamis (2/9).

Menurut dia, pihaknya mendapatkan informasi terakhir yang bersangkutan diduga memiliki tiga alat mesin dompleng. Alat itu berdasarkan informasi berada di lokasi tambang dua unit, dan satu unit disimpan di rumah Kepsek di Desa Kayuboko.

Memang dia mengakui, saat mengundang Kepsek menemuinya beberapa waktu lalu untuk dikonfirmasi, pihaknya tidak menanyakan secara detail soal keterlibatannya di kegiatan tambang.

Pertanyaannya hanya soal dugaan Kepsek mengabaikan tugasnya, karena tidak lagi berada di sekolah. Sehingga, ketika Camat Parigi Barat mendatanginya, untuk mengkonfirmasi persoalan keterlibatannya di tambang emas, pihaknya menjelaskan hanya bertanya soal tugas pokoknya sebagai Kepsek.

“Sementara soal keterlibatannya di tambang emas itu, saya tidak terlalu jauh kesana,” kata dia.

Berdasarkan informasi terakhir, Ibrahim Kulas diketahui memiliki dua mesin dompleng yang digunakannya untuk beroperasi di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Desa Kayuboko.

Namun, belakangan dua mesin itu secara tiba-tiba diturunkan dari lokasi tambang, dan satu dompleng yang biasa disimpan dihalaman belakang rumahnya, tidak terlihat lagi.

Dia pun sebelumnya, sempat mengakui melakukan kegiatan tambang pada sore hari, dan membantah mengabaikan tugasnya di sekolah.

“Kalau tambang itu, sore,” ungkap Ibrahim Kulas, saat di konfirmasi terkait aktifitasnya di PETI Desa Kayuboko, Kamis 26 Agustus 2021.

Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Parimo, Sumitro membenarkan Ibrahim Kulas Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Baliara sempat berkoordinasi kepada pihaknya terkait pengurusan izin pertambangan.

“Pak Ibrahim itu kepala sekolah? Saya pikir hanya guru biasa. Iya memang pernah koordinasi soal izin tambang dari illegal menjadi legal,” ungkap Sumitro saat dihubungi, Selasa (1/9).

Kategori
Daerah Parlemen

Anleg Parimo Minta UPTD Disdukcapil Dianggarkan di APBD Perubahan 2021

Penulis: Novita

BERITA SULTENG – Sejumlah Anggota Legislatif (Anleg) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah meminta pemerintah kembali mengalokasikan anggaran pembiayaan pembukaan UPTD  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) pada APBD Perubahan 2021.

“Kemarin kami sudah anggarkan sebesar Rp87 juta untuk pembiayaan pembukaan UPTD di Kecamatan Taopa. Namun entah dimana anggarannya, hingga mengakibatkan UPTD itu tidak dibuka sampai saat ini disana,” ungkap Anleg dari Fraksi Gerindra DPRD Parimo, Arifin Dg Palalo, dalam sidang Paripurna DPRD, Rabu (1/8).

Menurut dia, pada APBD Perubahan 2021 terdapat Sisa Lebih Pembelanjaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp89,7 juta lebih.

Pihaknya berkeinginan, pemerintah mengalokasikan anggaran itu untuk pembiayaan pembentukan UPTD Disdukcapil, sebagai salah satu solusi mempermudah akses pengurusan Adminsitrasi Kependudukan (Adminduk) bagi warga di wilayah utara.

Sebab kata dia, masyarakat mengalami banyak kesulitan dalam pengurusan Adminduk ke wilayah ibu kota kabupaten, salah satunya biaya trasportasi dan akomodasi.

Apalagi, ketika sampai di Disdukcapil masyarakat tidak bisa segera terlayani, karena kerusakan mesin perekaman, jaringan error, dan berbagai kendala lainnya.

“Akhirnya biaya yang dikeluarkan masyarakat kembali bertambah karena menunggu perbaikan, atau bahkan pulang tanpa hasil. Saat ini saja, dirumah saya sudah beberapa hari masyarakat datang urus KTP-nya tapi belum bisa, karena jaringan susah diakses,” ucapnya.

Dia mengaku, masyarakat di wilayah utara Parimo sempat mempertanyakan kepada pihaknya terkait pembentukan UPTD yang telah dianggarkan dan dialokasikan ke Disdukcapil, saat para Anleg melakukan kunjungan reses.

Bahkan, masyarakat menganggap Anleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) mereka tidak mampu memperjuangan aspirasinya. Parahnya, berdampak pada rasa tidak percaya masyarakat terhadap Anleg itu.

“Anggaran itu kemarin sudah disetujui, bahkan sudah dibawa kesana. Ini sudah 2021, sebentar 2024 ini akan berdampak politik kepada kami,” ujarnya.

 Dia berharap, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) dapat memprioritaskan anggaran pembiayaan pembentukan UPTD Dukcapil itu, sehingga masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya besar. Selain itu, pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terwujud.

Kategori
Daerah Headline

APRI Benarkan Kepsek SDN Baliara Konsultasi Soal Izin Pertambangan

Penulis : Ozhan

BERITA SULTENG – Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Sumitro membenarkan Ibrahim Kulas Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Baliara sempat berkoordinasi kepada pihaknya terkait pengurusan izin pertambangan.

“Pak Ibrahim itu kepala sekolah? Saya pikir hanya guru biasa. Iya memang pernah koordinasi soal izin tambang dari illegal menjadi legal,” ungkap Sumitro saat dihubungi, Selasa (31/8).

Meskipun demikian kata dia, pihaknya tidak tahu pasti sejauh apa keterlibatannya di aktifitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Desa Kayuboko. Sehingga diduga menjadi penyebab sang Kepsek mengabaikan tugasnya di sekolah.

Dia menjelaskan, APRI saat ini sedang mengurus beberapa hektar lahan milik kelompok penambang, di Desa Kayuboko untuk menjadi wilayah tambang rakyat. Sebelum proses pengurusan izin dilakukan, lahan itu diusulkan pihaknya ke pemerintah daerah. Sehingga, ditetapkan dalam RTRW sebagai wilayah tambang rakyat.

“Kemungkinan proses pengurusan izin ini yang ingin ditempuh Pak Ibrahim, makanya dia sering koordinasi ke kami,” jelasnya.

Kemudian, dia juga membantah, jika ada dugaan APRI disebut-sebut memberikan perlindungan kepada sang Kepsek terkait aktifitas tambang yang dilakukanya di Desa Kayuboko.

“Kalau itu tidak benar. Tidak ada perlindungan kami atas dugaan dia terlibat pada aktifitas tambang disana,” tandasnya. 

Sumitro mengaku, sangat menyayangkan jika tugas dan tanggungjawab sang Kepsek diabaikan, untuk kegiatan tambang. “Sebaiknya jangan, tanggungjawab harus tetap diutaman,” ucapnya.

Diketahui, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahkan telah mengundang Ibarhim Kulas untuk dimintai klarifikasinya atas dugaan mengabaikan tugas.

Dihadapan Kepala Disdikbud Aminuddin, dia mengakui tidak aktif di sekolah selama kurang lebih 12 hari lamanya karena sedang menjalani Isolasi Mandiri.

Bahkan, Ibrahim Kulas membantah terlibat dalam aktifitas PETI itu. Sebab yang bersangkutan mengaku, datang ke lokasi tambang hanya sebatas melihat aktifitas masyarakat disana. 

Selain itu, dugaan Kepsek abai terhadap tugasnya mendapatkan tanggapan dari Ketua Komisi IV. Menurutnya, jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah harus berikan sanksi, baik teguran atau bentuk sanksi lainnya, sebagai langka memberikan efek jerah serta memberikan gambaran kepada Aparat Negeri Sipil (ASN) lainnya.

Apalagi lanjut dia, Kepsek SDN Baliara melakukan aktifitas pertambangan emas, di lokasi belum memiliki kejelasan terkait status izinnya.

Kategori
Daerah Ekonomi Bisnis

Belanja Modal Tidak Dianggarkan Dalam Proyeksi APBD 2022

Penulis: Novita

BERITA SULTENG – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menyampaikan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2022 dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Senin 30 Agustus 2021.

Namun, dalam pemaparan itu belanja modal tidak disebutkan berapa besaran target penganggarannya dalam proyeksi APBD tersebut. 

“Kemudian, belanja modal belum teranggarkan, karena dana kita terserap di belanja pegawai,” ungkap Yusril Usman, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Parimo, saat membacakan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2021, Senin.

Dalam pemaparannya, disebutkan proyeksi belanja daerah untuk tahun 2022 sebesar Rp1.164.863.412.484. Berdasarkan, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Hal itu, sesuai dengan Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.

“Biasanya kita melihat belanja dalam bentuk tidak langsung dan langsung. Tapi sudah menggunakan Permendari 77 itu, tampilannya sudah berubah menjadi seperti itu,” jelasnya.

Dia merinci, untuk belanja operasi, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan social, dianggarkan sebesar Rp 8,17 miliar lebih.

Namun, belanja modal tidak disebutkan berapa target penganggarannya, alasannya dana di tahun 2022 terserap di belanja pegawai, khususnya pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Semntara untuk belanja tidak terduga kata dia, dianggarakan sebesar Rp 30 miliar. Hal itu menurutnya, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Belanja transfer dianggarakan sebesar Rp 317 miliar lebih, untuk dana desa dan alokasi dana desa,”ucapnya.

Selanjutnya, untuk proyeksi pembiayaan daerah untuk penerimaan daerah masih kosong. Pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 5,9 miliar lebih, didalamnya terdapat penyertaan modal sebesar Rp 5 miliar. Sehingga, total pembiayaan sebesar Rp 5.933.330.33 miliar lebih.

Proyeksi Pendapatan Tahun 2022  

Yusrin sebelumnya juga memaparkan, proyeksi total pendapatan tahun 2022 sebesar Rp1.170.790.740.817. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp 126,4 miliar. Dari total itu, dia mengklaim lebih ada kenaikan sekitar Rp 81 juta lebih dari tahun 2020.

Dana transfer ditargetkan sebesar Rp 1,4 triliun, dengan asumsi terdiri dari dana perimbangan antara lain, dana transfer umum masih berpatokan pada tahun sebelumnya sebesar Rp769 miliar lebih.

Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), belum ditargetkan karena masih menunggu hasil pembahasan APBN, dan akan disesuaikan pada bulan Oktober setelah disahkan.

“Demikian pula dengan dana insentif daerah, belum juga ditargetkan menunggu dari pengesahan APBN tahun 2022,” jelasnya.

Selanjutnya, dana transfer antar daerah, terdiri dari dana bagi hasil provinsi dengan kabupaten seperti tahun 2021 sebesar Rp 34 miliar lebih.

“Kami menunggu hasil evaluasi dari provinsi, apakah ada perbaikan atau penyesuaian sebelum pengesahan APBD nanti,” kata dia. 

Target dana desa lanjutnya, masih sesuai angka di tahun sebelumnya sebesar Rp237 miliar lebih. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari bagi hasil dan hibah provinsi Rp 2,5 miliar.

“Sehingga, total pendapatan tahun 2022 sebesar Rp1.170.790.740.817,” pungkasnya.

Kategori
Daerah Dikbud Pendidikan

Ketua DPRD Parigi Moutong Sarankan Pemda Gelar PTM Terbatas

Penulis: Novita

BERITA SULTENGKetua DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Sayutin Budianto menyarankan Pemerintah Daerah (Pemda) mulai menyusun kebijakan untuk pelaksanan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.

“Saya rasa nggak masalah pembelajaran tatap muka, karena sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), namun protokol kesehatan harus ketat,” ungkap Sayutin melalui pesan singkatnya, Minggu 29 Agustus 2021.

Menurut dia, jika mengacu pada capain pelaksanaan vaksinasi di satuan pendidikan, diantaranya tenaga guru dan peserta didik, presentasenya memang masih sangat rendah. Sebab, keterbatasan stok vaksin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Namun kata dia, kekhawatiran daerah akan  penyebaran Covis-19 di lingkungan satuan pendidikan dapat dilakukan dengan pemetaan. misalnya, melakukan tracking terlebih dahulu disetiap kecamatan.

Hasil tracking itu kata dia, akan mengetahui desa atau kelurahan mana saja memiliki penyebaran virus corona tingga, sehingga menentukan dapat melaksanakan PTM atau tidak. “ Desa atau kelurahan yang tinggi penyebarannya, tidak usah dulu diberlakukan tatap muka,” ucapnya.

Sementara teknis pelaskanaan PTM terbatas kata dia, dapat diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Contonya, pelaksanaan sistem tatap muka bisa juga dengan cara berjadwal, sesuai dengan jumlah kelas.

“Teknisnya nanti tergantung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti apa, agar pelaksanaan PTM taat protokol kesehatan,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan PTM di Parigi Moutong di masa pandemi saat ini, bukan hanya menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja, namun juga harus didukung oleh OPD lainnya, seperti Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan, kelurahan/desa dan Satgas Penanganan Covid-19 itu sendiri.

Dia berpendapat, pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PPJ) tidak efektif, apalagi dilakukan dalam jangka waktu lama. Kualitas peserta didik akan jauh berbeda dengan sistem pembelajaran langsung atau tatap muka.

“Daya serap peserta didik terhadap pelajaran sangat rendah jika hanya menjalani pelajaran dalam jaringan (daring),” pungkasnya.

Diketahui, Berdasarkan aturan PPKM terbaru, PTM terbatas dapat dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1-3. Sementara itu, satuan pendidikan di wilayah PPKM level 4 tetap melaksanakan PJJ.

Kategori
Daerah Headline

Aktif di Tambang Ilegal, Kepsek SDN Baliara Diduga Abaikan Tugas

Penulis : Novita

Redaksi Rakyat- Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Baliara, Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Ibrahim Kulas diduga abaikan tanggungjawabnya.

Berdasarkan informasi, sang Kepsek disebut-sebut lebih aktif terlibat dalam aktifitas Pertambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat.

“Kalau tambang itu, sore,” ungkap Ibrahim Kulas, saat di konfirmasi terkait aktifitasnya di PETI Desa Kayuboko, Kamis 26 Agustus 2021.

Namun, dia membantah aktifitasnya di tambang emas mengabaikan tanggunjawabnya sebagai Kepsek di SDN Baliara. Dia mengklaim, sejauh ini koordinasinya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat masih berjalan.

Hasil koordinasi itu dibuktikannya, dengan terlaksananya sosialisasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) 2021 disekolahnya, diawal pekan ini.

“Itu tidak benar. Dari kepala bidang (Disdikbud) juga meminta dilaksanakan sosialisasi,” jelasnya.

 Dia menyebut, keterlibatannya di tambang emas bukan sebagai pekerja tambang. Namun, hanya menyediakan mesin ketika ada seseorang membutuhkan, tetapi ia tidak menyebutkan secara detail mesin apa yang dimaksudnya.

Terkait soal ilegalnya tambang emas di Kayuboko kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan APRI soal itu. Sehingga, pihaknya hanya bermaksud membantu warga di Desa Kayuboko.

Semantara itu, Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar (SD) Disdikbud, Ibrahim mengatakan, pihaknya akan menindaklajuti persoalan itu dengan memastikan keaktifan Kepsek itu di sekolah.

Terkait dengan koordinasi yang disebut-sebut sang Kepsek, pihaknya menegaskan selama dirinya menjabat sebagai Kepala Bidang Manajemen SD, Ibrahim Kulas belum pernah melakukan koordinasi dengannya secara langsung.

“Tapi tidak tahu, kalau koordinasi ke kepala seksi atau pihak lain di dinas. Kalau dengan saya belum pernah,” ucap Ibrahim.

Berdasarkan surat edaran Kepala Disdikbud Parigi Moutong, kata dia, diinstruksikan kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk tetap melakukan aktifitas di lingkungan sekolah selama masa pandemi Covid-19.

Sehingga, pembelajaran dengan jaringan (daring), online, maupun modul yang dilakukan satuan pendidikan, tidak boleh dilakukan di rumah. “Jadi seluruh guru itu harus terfokus di sekolah. Jadi nanti kami akan cek kepada Korwil-nya, untuk memastikan hal itu,” pungkasnya.

Kategori
Daerah

Disperindag Parigi Moutong Susun Regulasi Program Kamis Berkah

Penulis : Novita

Berita Sulteng- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Parigi Moutong Sulawesi Tengah saat ini tengah menyusun regulasi, sebagai acuan program Kamis Berkah.

“Regulasi itu akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan program Kamis Berkah,” ungkap Kepala Disperindag Parigi Moutong, Mohammad Yasir saat dihubungi, Jumat, 27 Agustus 2021.

Dia mengatakan, tujuan penyusunan regulasi itu dimaksud agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan terus berkelanjutan.

Selain itu kata dia, karena program Kamis Berkah itu dilaksanakan untuk mengajak seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) berbelanja ke pasar-pasar tradional, dipandang perlu untuk menuangkan jadwal pelaksanaan.

“Jadi nantinya akan diatur, berapa kali dalam sebulan. Tapi kemungkinan dalam satu bulan empat kali. Hanya saja, ada juga pasar di beberapa kecamatan dilaksanakan seminggu atau sebulan sekali, jadi harus di sesuaikan lagi,” kata dia.

Proses sosialisasi terkait program Kamis Berkah juga akan mulai dilaksanakan, jika regulasi pelaksanaan telah disahkan, entah dalam bentuk surat edaran atau Peraturan Bupati (Perbup). Nantinya, pihaknya akan meminta petunjuk bagian hukum dan perundang- undangan (Kumdang) sekretariat daerah setempat.

Dia menjelaskan, program Kamis Berkah bertujuan untuk mendorong peningkatan pertimbuhan ekonomi di Kabupaten Parigi Moutong, dan meningkatkan daya beli masyatakat.

Kemudian, pihaknya berharap pelaksanaan itu juga dapat meningkatkan minat masyarakat, khususnya ASN untuk memanfaatkan keberadaan pasar di wilayah masing-masing. Sehingga, tidak lagi memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja keluar daerah.

“Jadi perputaran ekonomi di Parigi Moutong juga lebih maksimal lagi, meskipun nanti dilaksanakan seminggu sekali,” ujarnya.

Sesungguhnya kata dia, pihaknya berkeinginan pelaksanaan Kamis Berkah ini dilaksanakan sesegera mungkin, namun kondisi pandemi Covid-19 menjadi kendala karena dikhawatirkan akan menyebabkan kerumunan.    “Tapi semua itu masih dalam proses penyusunan. Kami berharap program ini juga mendapatkan dukungan, khususnya para ASN,” pungkasnya.

Kategori
Daerah Headline Parlemen

DPRD Parimo Soalkan DTKS, Pemda Diminta Tinjau Kembali

Penulis : Novita

REDAKSI RAKYAT- Sejumlah anggota DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan peninjauan kembali atas Data Terpada Kesejahteraan Sosial (DTKS), karena masih ditemukan masyarakat miskin tidak terakomodir dalam pendataan.

“Saat ini ada sekian ribu warga pemegang BPJS APBD non aktif, namun tidak masuk dalam DTKS desa. Kami sudah mengalami kejadian seperti ini, dan berharap kedepan tidak terjadi lagi,” ungkap I Putu Eddy Tangkas Wijaya anggota DPRD, saat sidang Paripurna laporan Banggar, Jumat 27 Agustus 2021.

Dia mengatakan, kondisi saat ini banyak masyarakat miskin tidak dapat menggunakan pelayanan kesehatan lewat program pelayanan kesehatan gratis Pemda, karena Dinas Sosial tidak bisa mengeluarkan rekomendasi.

Padahal dimasa pandemi saat ini, masyarakat sangat membutuhkan akses pelayanan kesehatan itu, karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit.

Sehingga, pihaknya memohon Pemda untuk mengembalikan lagi situasi akses pelayanan kesehatan seperti tahun sebelumnya, agar tidak menyulitkan masyarakat.

 “Kalau ada masyarakat tidak mampu, dan tidak mendapatkan rekomendasi, itu veksibel lah di Dinas Sosial. Sekarang bagaimana tanggungjawab kita sebagai pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan? Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tandasnya.

Kemudian kata dia, jika masyarakat miskin itu, tidak masuk dalam DTKS dan dianggap menjadi tanggungjawab pemerintah desa, terkait pembiayaan pelayanan kesehatannya sebaiknya Pemda mengeluarkan regulasi atau aturan untuk memperkuat hal itu.

“Sehingga jika rekomedasi itu tidak didapatkan oleh masyarakat miskin, karena tidak masuk dalam DTKS desa. Kami bisa langsung meminta pemerintah desa membiayainya, sesuai regulasi Pemda,” ujarnya.

Pihaknya menilai, masih banyak pemerintah desa mengganggap persoalan itu bukan merupakan hal penting. Namun, sebagai wakil rakyat pihaknya meyakini akses pelayanan kesehatan gratis sangat dibutuhkan masyarakat miskin.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah, Zulfinasran pihaknya telah meminta pemerintah desa untuk melakukan peninjauan kembali data yang akan diajukan, sesuai hasil Musyawarah Desa (Musdes). Kebijakan itu diharapan, mengakomodir masyarakat miskin atau layak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Menurut dia, jika masih terdapat data yang tidak sesuai atau akurat, sepanjang itu juga pengajuan untuk melakukan kontrak kembali dengan BPJS kesehatan tidak dapat dilakukan.

Hingga kini kata dia, masih terdapat 50 desa belum memasukan data masyarakat miskinnya. Jika kemudian, sampai batas waktu ditetapkan pada akhir Agustus nanti, pemerintah desa belum melengkapinya, maka akan dilakukan pembahasan kembali, terkait kesiapan desa untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakatnya. “Target kami hingga 31 Agustus ini, jumlahnya kurang lebih 90 ribu jiwa tersebar di seluruh desa termasuk 50 desa itu,” tuturnya.

Kategori
Daerah Parlemen

Banggar DPRD Parimo Beri Saran Pemda Soal Realisasi Belanja Hingga Capaian PAD 2021

Penulis : Novita

Berita Sulteng- Badan Anggaran DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam laporan hasil pembahasannya, mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera merealisasikan capaian belanja, hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021.

“Setelah dokumen realisasi laporan realisasi semester satu dan prognosis enam bulan berikutnya APBD tahun 2021 diterima pihaknya, dan ditindaklanjuti dengan pembahan ditingkat Banggar melibatkan TPAD beserta OPD,” ungkap perwakilan, Alfrets Tonggiroh saat membacakan hasil kerja Banggar pada sidang Paripurna DPRD, Jumat 27 Agustus 2021.

Dia mengatakan, setelah dilakukan pembahasan Banggar dapat menerima serta menyetujui secara umum, laporan realisasi semester pertama dan prognosis APBD tahun 2021.

Sekaligus kata dia, pihaknya akan menyampaikan catatan penting kepada Pemda untuk ditindaklanjuti, diantaranya pihaknya menyarankan agar tenaga teknis dan pengelola yang mengatur tentang penerbitan izin, dapat ditemui disatu tempat. Sehingga, pihaknya menorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi berkaitan dengan hal itu.

Kemudian, pihaknya mendorong Pemda untuk menyusun regulasi tentang izin pendirian menara telekomunikasi. Selanjutnya, sejumlah OPD penghasil diharapkan lebih inovatif dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan dalam meningkatkan PAD.

“Kami meminta Pemda segera mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daaerah,” ujarnya.

Pihaknya pun mendorong Pemda memaksimalkan PAD melalui asset-aset daerah, yang ada maupun dikelola oleh OPD teknis sesuai dengan peruntukannya, khusunya alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP).

Sebab, biaya operasional dan perbaikan alat berat dinilai sangat besar, tidak seimbang dengan jumlah PAD yang dihasilkan. Sehingga, Banggar menyarakan alat-alat yang tidak lagi produktif untuk dilelang, agar dapat bermanfaat sebagai tambahan untuk PAD.

Pihaknya pun berharapkan realiasi belanja disetiap OPD, segera dilaksanakan dengan program kegiatan dan dapat dimaksimalkan dengan sisa waktu yang ada. Tujuannya, agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Beberapa anggaran di OPD berkaitan dengan bantuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, segera direalisasikan dengan memprioritaskan belanja untuk bantuan masyarakat,” kata dia.

Selain itu, pihaknya meminta Pemda lebih efektif dalam upaya pencegahan dan  penanganan Covid-19, dengan melakukan sosialisasi secara aktif melalui media social. Selanjutnya, perlu melakukan pengawasan yang lebih intens kepada tenaga kesehatan terkait pelaksanaan Prosedur Tetap (ptotap) penanganan Covid-19, untuk memperkecil penularan.

“Serta kami harapkan mampu melakukan penanganan wabah dengan melakukan tes Swab lebih masih,” ujarnya.

Dia meminta, agar Dinas Kesehatan, direktur rumah sakit, kepala Puskesmas harus mampu dan bersedia memberikan penjelasan yang baik, sesuai kondiri serta dengan cara dan bahasa mudah dipahami masyarakat.

Pihaknya memahami, dengan realisasi belanja modal baru mencapai 12 persen dari pagu¸dikarenakan proses waktu. Olehnya diminta Pemda agar memaksimalkan waktu tersisa, sehingga anggaran berimbas pada proses belaja.

“Harapan kami Pemda dapat melakukan upaya efektif dalam mengurus sesuai waktu dan tahapan,” pungkasnya.