Kategori: Headline

Kategori
Daerah Headline

Wabup Parimo Akan Telusuri Dugaan Kepsek Terlibat Tambang

H. Badrun Nggai, SE, Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong

      Penulis : Ozhan

BERITA SULTENG – Wakil Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H. Badrun Nggai akan menindaklanjuti dugaan Kepala Sekolah (Kepsek) terlibat di Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), dan mengabaikan tugas diembannya.

“Siapa namanya? Kepala sekolah mana? Akan ditelusuri dulu, saya akan minta dinas terkait, dan camatnya biar cepat dicari tahu,” ungkap Badrun kepada wartawan, Rabu (1/9).

Dengan tegas Wabup mengatakan, akan memberikan sanksi kepada Kepsek yang abaikan tugas dan tanggungjawabnya, untuk kepentingan aktifitas PETI di Desa Kabyuboko.

Saksi itu kata dia, bisa berupa teguran hingga pembinaan kepada yang bersangkutan, jika terbukti mengabaikan tugas, dan terlibat.

“Pasti ada sanksinya kalau memang benar dia (Kepsek) terlibat,” kata dia.

Terkait PETI di Kayuboko, pihaknya mengaku sangat prihatin. Bahkan, heran dengan tindakan pelaku penambang setempat, yang terus melakukan aktifitas illegal itu meski telah diminta menghentikan kegiatan itu, melalui surat Bupati Parimo.

Bukan hanya itu, surat peringatan pun telah beberapa kali dilayangkan kepada aparat desa Kayuboko. Namun, tidak dapat menghentikan kegiatan mereka disana.

“Terus terang ya, saya ini sudah beberapa kali coba untuk mereka masuki, tapi saya tetap menolak,” ungkapnya.

Saat ini menurut dia, Ketua Asosiasi Petambangan Rakyat Indonesia (APRI) juga akan melakukan silaturahim dengannnya. Kesempatan itu, akan digunakan Wabup untuk menyampaikan, agar membatasi pembukaan lahan pertambangan emas di wilayah Parimo.

“Saya dapat info, ada buka lahan tambang di Tinombo Selatan dan Ongka Malino. Saya sudah perintahkan camat, Dinas PUPRP dan DLH untuk telusuri itu. Bahkan, ada alat berat baru beroperasi disana. Itu dari mana? Sudah pasti dari luar,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Baliara, Parimo, Sulawesi Tengah, Ibrahim Kulas diduga abaikan tanggungjawabnya. Pasalnya, berdasarkan informasi sang Kepsek disebut-sebut lebih aktif terlibat dalam aktifitas Pertambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat.

“Kalau tambang itu, sore,” ungkap Ibrahim Kulas, saat di konfirmasi terkait aktifitasnya di PETI Desa Kayuboko, Kamis 26 Agustus 2021.

Namun, dia membantah mengabaikan aktifitasnya di tambang emas mengabaikan tanggunjawabnya sebagai Kepsek di SDN Baliara. Dia mengklaim, sejauh ini koordinasinya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat masih berjalan.

Namun, terkait dengan koordinasi yang disebut-sebut sang Kepsek, dibantah oleh Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ibrahim.

Dia menegaskan, selama dirinya menjabat sebagai Kepala Bidang Manajemen SD, Ibrahim Kulas belum pernah melakukan koordinasi dengannya secara langsung.

“Tapi tidak tahu, kalau koordinasi ke kepala seksi atau pihak lain di dinas. Kalau dengan saya belum pernah,” ucap Ibrahim.

Kategori
Daerah Headline

Kepsek Terlibat Aktifitas Tambang, Kadis Disdikbud Parimo Merasa Dibohongi

Aminuddin, S. Pd - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong

Penulis : Ozhan

BERITA SULTENG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah Aminuddin, merasa telah dibohongi oleh Kepala Sekolah SDN Baliara Ibrahim Kulas karena, diduga pernyataannya saat dikonfirmasi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

“Memang waktu saya konfirmasi kepada dia (Kepsek) mengatakan tidak terlibat. Dia bilang hanya jalan-jalan mau lihat emas itu,” ungkap Aminuddin saat dihubungi, Kamis (2/9).

Menurut dia, pihaknya mendapatkan informasi terakhir yang bersangkutan diduga memiliki tiga alat mesin dompleng. Alat itu berdasarkan informasi berada di lokasi tambang dua unit, dan satu unit disimpan di rumah Kepsek di Desa Kayuboko.

Memang dia mengakui, saat mengundang Kepsek menemuinya beberapa waktu lalu untuk dikonfirmasi, pihaknya tidak menanyakan secara detail soal keterlibatannya di kegiatan tambang.

Pertanyaannya hanya soal dugaan Kepsek mengabaikan tugasnya, karena tidak lagi berada di sekolah. Sehingga, ketika Camat Parigi Barat mendatanginya, untuk mengkonfirmasi persoalan keterlibatannya di tambang emas, pihaknya menjelaskan hanya bertanya soal tugas pokoknya sebagai Kepsek.

“Sementara soal keterlibatannya di tambang emas itu, saya tidak terlalu jauh kesana,” kata dia.

Berdasarkan informasi terakhir, Ibrahim Kulas diketahui memiliki dua mesin dompleng yang digunakannya untuk beroperasi di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Desa Kayuboko.

Namun, belakangan dua mesin itu secara tiba-tiba diturunkan dari lokasi tambang, dan satu dompleng yang biasa disimpan dihalaman belakang rumahnya, tidak terlihat lagi.

Dia pun sebelumnya, sempat mengakui melakukan kegiatan tambang pada sore hari, dan membantah mengabaikan tugasnya di sekolah.

“Kalau tambang itu, sore,” ungkap Ibrahim Kulas, saat di konfirmasi terkait aktifitasnya di PETI Desa Kayuboko, Kamis 26 Agustus 2021.

Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Parimo, Sumitro membenarkan Ibrahim Kulas Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Baliara sempat berkoordinasi kepada pihaknya terkait pengurusan izin pertambangan.

“Pak Ibrahim itu kepala sekolah? Saya pikir hanya guru biasa. Iya memang pernah koordinasi soal izin tambang dari illegal menjadi legal,” ungkap Sumitro saat dihubungi, Selasa (1/9).

Kategori
Headline Kesehatan Pendidikan

Dinkes Parimo Diingatkan Prioritaskan Vaksinasi Tenaga Guru

Feri Budi Utomo - Ketua Komisi IV DPRD Parimo

Penulis : Novita

BERITA SULTENG – Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Feri Budi Utomo mengingatkan Dinas Kesehatan segera memprioritaskan pelaksanaan vaksinasi tenaga guru diseluruh satuan pendidikan.

“Pembelajaran Tatap Muka  (PTM) terbatas sesuai perkembangan sebentar lagi akan dibuka, meskipun tenaga guru dan bahkan peserta didik belum menjalani vaknsinasi,” ungkap Feri saat dihubungi, Minggu, (5/9).

Dia mengatakan, sebelumnya salah satu indikator agar dapat melaksanakan PTM terbatas disatu daerah, berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni, penuntasan pelaksanaan vaksinasi terhadap tenaga guru.

Namun belakangan, PTM terbatas tetap dapat dilaksanakan bagi daerah di kategori level III, namun hal itu jangan serta merta membuat Dinas Kesehatan tidak mempriotaskan vaksinasi tenaga guru di Kabupaten Parimo.

Sebab kata dia, jaminan keselamatan peserta didik dimasa pandemi Covid-19 akan menjadi tanggungjawab setiap satuan pedidikan dan OPD terkait.

“Sehingga, hal-hal yang menjadi penunjang untuk memutus mata rantai penyebaran virus itu harus dipenuhi, salah satunya vaksinasi,” ujarnya.

Kemudian kata dia, pedoman atau teknis yang menjadi acuan PTM terbatas harus benar-benar dijalankan oleh setiap satuan pendidikan. Bukan hanya, untuk sekedar memenuhi kewajiban agar PTM dapat terlaksana.

Pihaknya pun bersepakat, jika proses pembelajaran dilakukan dengan cara berjadwal, dan menurangi jumlah peserta didik didalam satu ruangan kelas.

Ia berpendapat, lebih baik satuan pendidikan bekerja ekstra dengan penerapan teknis pelaksanaan itu, dibandingkan pembelajaran terus dilaksanakan secara online. Mengingat sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam jangka waktu lama, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kualitas peserta didik dimasa yang akan datang.

“Lebih baik seperti itu, berjadwal dan menurangi jumlah siswa didalam satu ruangan. Supaya peserta didik juga tidak berlama-lama dilingkungan sekolah,” kata dia.

Selain itu, satuan pendidikan juga harus benar-benar memastikan peserta didik menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) selama dilingkungan sekolah, yakni menggunakan maskes, mencuci tangan dan jaga jarak.

Bahkan, alat pendeteksi tubuh juga harus digunakan, bukan hanya sebagai pelengkap saja. Sehingga ketika ada peserta didik ditemukan dalam kondisi tidak sehat, bisa langsung disarankan untuk pulang dan menundanya untuk mengikuti pembelajaran bersama temannya. 

“Saya berharap, PTM terbatas nanti berjalan dengan baik serta tidak menimbulkan permasalahan baru dalam penanganan Covid-19 di daerah ini,” pungkasnya.

Kategori
Daerah Headline

APRI Benarkan Kepsek SDN Baliara Konsultasi Soal Izin Pertambangan

Sumitro - Ketua APRI Parimo

Penulis : Ozhan

BERITA SULTENG – Ketua Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Sumitro membenarkan Ibrahim Kulas Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Baliara sempat berkoordinasi kepada pihaknya terkait pengurusan izin pertambangan.

“Pak Ibrahim itu kepala sekolah? Saya pikir hanya guru biasa. Iya memang pernah koordinasi soal izin tambang dari illegal menjadi legal,” ungkap Sumitro saat dihubungi, Selasa (31/8).

Meskipun demikian kata dia, pihaknya tidak tahu pasti sejauh apa keterlibatannya di aktifitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Desa Kayuboko. Sehingga diduga menjadi penyebab sang Kepsek mengabaikan tugasnya di sekolah.

Dia menjelaskan, APRI saat ini sedang mengurus beberapa hektar lahan milik kelompok penambang, di Desa Kayuboko untuk menjadi wilayah tambang rakyat. Sebelum proses pengurusan izin dilakukan, lahan itu diusulkan pihaknya ke pemerintah daerah. Sehingga, ditetapkan dalam RTRW sebagai wilayah tambang rakyat.

“Kemungkinan proses pengurusan izin ini yang ingin ditempuh Pak Ibrahim, makanya dia sering koordinasi ke kami,” jelasnya.

Kemudian, dia juga membantah, jika ada dugaan APRI disebut-sebut memberikan perlindungan kepada sang Kepsek terkait aktifitas tambang yang dilakukanya di Desa Kayuboko.

“Kalau itu tidak benar. Tidak ada perlindungan kami atas dugaan dia terlibat pada aktifitas tambang disana,” tandasnya. 

Sumitro mengaku, sangat menyayangkan jika tugas dan tanggungjawab sang Kepsek diabaikan, untuk kegiatan tambang. “Sebaiknya jangan, tanggungjawab harus tetap diutaman,” ucapnya.

Diketahui, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahkan telah mengundang Ibarhim Kulas untuk dimintai klarifikasinya atas dugaan mengabaikan tugas.

Dihadapan Kepala Disdikbud Aminuddin, dia mengakui tidak aktif di sekolah selama kurang lebih 12 hari lamanya karena sedang menjalani Isolasi Mandiri.

Bahkan, Ibrahim Kulas membantah terlibat dalam aktifitas PETI itu. Sebab yang bersangkutan mengaku, datang ke lokasi tambang hanya sebatas melihat aktifitas masyarakat disana. 

Selain itu, dugaan Kepsek abai terhadap tugasnya mendapatkan tanggapan dari Ketua Komisi IV. Menurutnya, jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah harus berikan sanksi, baik teguran atau bentuk sanksi lainnya, sebagai langka memberikan efek jerah serta memberikan gambaran kepada Aparat Negeri Sipil (ASN) lainnya.

Apalagi lanjut dia, Kepsek SDN Baliara melakukan aktifitas pertambangan emas, di lokasi belum memiliki kejelasan terkait status izinnya.

Kategori
Headline Parlemen

DPRD Parimo Dorong BKPSDM Sikapi Kepsek Diduga Abaikan Tugasnya

Feri Budi Utomo - Ketua Komisi IV DPRD Parimo

Penulis : Ozhan

BERITA SULTENG – Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Feri Budi Utomo mendorong Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (SDM), untuk menyikapi terkait dugaan Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Baliara yang diduga mengabaikan tugasnya, karena aktifitas tambang.

“BKPSDM harus menindaklanjuti persoalan ini, mengkonfirmasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud),” ujar Feri saat dihubungi, Senin (30/8).

Dari hasil itu kata dia, jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah harus berikan sanksi, baik teguran atau bentuk sanksi lainnya, sebagai langka memberikan efek jerah serta memberikan gambaran kepada Aparat Negeri Sipil (ASN) lainnya.

Apalagi lanjut dia, Kepsek SDN Baliara melakukan aktifitas pertambangan emas, di lokasi belum memiliki kejelasan terkait status izinnya.

“Perlu dicari tahu, kebenaran Kepsek abaikan tugasnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disdikbud Parimo, Aminuddin mengatakan, setelah mendapatkan informasi itu dari beberapa media, pihaknya langsung mengundang Kepsek SDN Baliara, Ibrahim Kulas.

Kepsek kata dia, mengakui tidak berada di sekolah selama kurang lebih dua minggu lamanya, karena sedang menjalani isolasi mandiri. Namun, jelang pelaksanaan sosialisasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), yang bersangkutan telah kembali menjalankan tugas seperti sebelumnya.

“Dua minggu terakhir dia memang akui tidak masuk. Alhamdulilah ketika ANBK beliau bisa hadir,” jelasnya.   

Kemudian, Kepsek juga beralasan tidak aktif di sekolah karena, mencari operasi yang membantunya dalam membuat laporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan data Dapodik SDN Baliara.

“Karena dia tidak punya operator, dia sering keluar kantor untuk mencari bantuan mengurus itu. Kadang dia kerja di sekolah dan kadang juga di luar,” kata dia.

Terkait keterlibatannya di Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Kayuboko kata Kadis, dibantahnya. Sebab yang bersangkutan mengaku, datang ke lokasi tambang hanya sebatas melihat aktifitas masyakat disana.

“Dia bilang hanya jalan-jalan mau lihat emas itu. Saya juga kalau dekat disitu, saya lihat-lihat kesitu. Tapi kalau untuk terjun langsung, menurut beliau tidak ada,” ungkapnya.

Namun sayangnya, Kadis mengaku tidak sempat menanyakan soal keterlibatannya dalam menyediakan mesin untuk aktifitas tambang di Kayuboko.

Padahal, sebelumnya Ibrahim Kulas saat di konfirmasi mengaku, hanya menyediakan mesin ketika ada seseorang membutuhkan, tetapi ia tidak menyebutkan secara detail mesin apa yang dimaksudnya.

Aminuddin menuturkan, pihaknya telah membuat kesepakatan bersama Kapsek, agar tetap aktif dan tidak mengabaikan tugasnya.

Kategori
Daerah Headline

Aktif di Tambang Ilegal, Kepsek SDN Baliara Diduga Abaikan Tugas

Sumber karikatur : fotokuunik.com

Penulis : Novita

Redaksi Rakyat- Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Baliara, Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Ibrahim Kulas diduga abaikan tanggungjawabnya.

Berdasarkan informasi, sang Kepsek disebut-sebut lebih aktif terlibat dalam aktifitas Pertambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat.

“Kalau tambang itu, sore,” ungkap Ibrahim Kulas, saat di konfirmasi terkait aktifitasnya di PETI Desa Kayuboko, Kamis 26 Agustus 2021.

Namun, dia membantah aktifitasnya di tambang emas mengabaikan tanggunjawabnya sebagai Kepsek di SDN Baliara. Dia mengklaim, sejauh ini koordinasinya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat masih berjalan.

Hasil koordinasi itu dibuktikannya, dengan terlaksananya sosialisasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) 2021 disekolahnya, diawal pekan ini.

“Itu tidak benar. Dari kepala bidang (Disdikbud) juga meminta dilaksanakan sosialisasi,” jelasnya.

 Dia menyebut, keterlibatannya di tambang emas bukan sebagai pekerja tambang. Namun, hanya menyediakan mesin ketika ada seseorang membutuhkan, tetapi ia tidak menyebutkan secara detail mesin apa yang dimaksudnya.

Terkait soal ilegalnya tambang emas di Kayuboko kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan APRI soal itu. Sehingga, pihaknya hanya bermaksud membantu warga di Desa Kayuboko.

Semantara itu, Kepala Bidang Manajemen Sekolah Dasar (SD) Disdikbud, Ibrahim mengatakan, pihaknya akan menindaklajuti persoalan itu dengan memastikan keaktifan Kepsek itu di sekolah.

Terkait dengan koordinasi yang disebut-sebut sang Kepsek, pihaknya menegaskan selama dirinya menjabat sebagai Kepala Bidang Manajemen SD, Ibrahim Kulas belum pernah melakukan koordinasi dengannya secara langsung.

“Tapi tidak tahu, kalau koordinasi ke kepala seksi atau pihak lain di dinas. Kalau dengan saya belum pernah,” ucap Ibrahim.

Berdasarkan surat edaran Kepala Disdikbud Parigi Moutong, kata dia, diinstruksikan kepada seluruh kepala sekolah dan guru untuk tetap melakukan aktifitas di lingkungan sekolah selama masa pandemi Covid-19.

Sehingga, pembelajaran dengan jaringan (daring), online, maupun modul yang dilakukan satuan pendidikan, tidak boleh dilakukan di rumah. “Jadi seluruh guru itu harus terfokus di sekolah. Jadi nanti kami akan cek kepada Korwil-nya, untuk memastikan hal itu,” pungkasnya.

Kategori
Daerah Headline Parlemen

DPRD Parimo Soalkan DTKS, Pemda Diminta Tinjau Kembali

Penulis : Novita

REDAKSI RAKYAT- Sejumlah anggota DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan peninjauan kembali atas Data Terpada Kesejahteraan Sosial (DTKS), karena masih ditemukan masyarakat miskin tidak terakomodir dalam pendataan.

“Saat ini ada sekian ribu warga pemegang BPJS APBD non aktif, namun tidak masuk dalam DTKS desa. Kami sudah mengalami kejadian seperti ini, dan berharap kedepan tidak terjadi lagi,” ungkap I Putu Eddy Tangkas Wijaya anggota DPRD, saat sidang Paripurna laporan Banggar, Jumat 27 Agustus 2021.

Dia mengatakan, kondisi saat ini banyak masyarakat miskin tidak dapat menggunakan pelayanan kesehatan lewat program pelayanan kesehatan gratis Pemda, karena Dinas Sosial tidak bisa mengeluarkan rekomendasi.

Padahal dimasa pandemi saat ini, masyarakat sangat membutuhkan akses pelayanan kesehatan itu, karena tidak mampu membayar biaya rumah sakit.

Sehingga, pihaknya memohon Pemda untuk mengembalikan lagi situasi akses pelayanan kesehatan seperti tahun sebelumnya, agar tidak menyulitkan masyarakat.

 “Kalau ada masyarakat tidak mampu, dan tidak mendapatkan rekomendasi, itu veksibel lah di Dinas Sosial. Sekarang bagaimana tanggungjawab kita sebagai pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan? Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tandasnya.

Kemudian kata dia, jika masyarakat miskin itu, tidak masuk dalam DTKS dan dianggap menjadi tanggungjawab pemerintah desa, terkait pembiayaan pelayanan kesehatannya sebaiknya Pemda mengeluarkan regulasi atau aturan untuk memperkuat hal itu.

“Sehingga jika rekomedasi itu tidak didapatkan oleh masyarakat miskin, karena tidak masuk dalam DTKS desa. Kami bisa langsung meminta pemerintah desa membiayainya, sesuai regulasi Pemda,” ujarnya.

Pihaknya menilai, masih banyak pemerintah desa mengganggap persoalan itu bukan merupakan hal penting. Namun, sebagai wakil rakyat pihaknya meyakini akses pelayanan kesehatan gratis sangat dibutuhkan masyarakat miskin.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah, Zulfinasran pihaknya telah meminta pemerintah desa untuk melakukan peninjauan kembali data yang akan diajukan, sesuai hasil Musyawarah Desa (Musdes). Kebijakan itu diharapan, mengakomodir masyarakat miskin atau layak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Menurut dia, jika masih terdapat data yang tidak sesuai atau akurat, sepanjang itu juga pengajuan untuk melakukan kontrak kembali dengan BPJS kesehatan tidak dapat dilakukan.

Hingga kini kata dia, masih terdapat 50 desa belum memasukan data masyarakat miskinnya. Jika kemudian, sampai batas waktu ditetapkan pada akhir Agustus nanti, pemerintah desa belum melengkapinya, maka akan dilakukan pembahasan kembali, terkait kesiapan desa untuk pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakatnya. “Target kami hingga 31 Agustus ini, jumlahnya kurang lebih 90 ribu jiwa tersebar di seluruh desa termasuk 50 desa itu,” tuturnya.

Kategori
Daerah Headline

Adminduk Gunakan Kertas HFS, Disdukcapil : Asli Sesuai Aturan

Yamin - Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi dan Kependudukan (PIAK) pada Disdukcapil Parimo

Penulis: Ozhan

BERITA SULTENG – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menegaskan, penggunaan kertas HFS pada penerbitan administrasi kependudukan (Adminduk), asli sesuai aturan. Menyusul, banyaknya pertanyaan terkait persoalan itu dari masyarakat.

“Perubahan blangko itu mengacu pada Permendagri 109 tahun 2019, tentang formulir dan buku didalam administrasi kependudukan,” ungkap Kepala Bidang Pengelola, Indormasi, Administrasi Kependudukan (PIA) Yamin saat ditemui, Rabu (25/8).

Dia menyebut, administrasi diterbitkan menggunakan kertas HFS itu asli, ditandai dengan barcode tandatangan elektronik.

Menurut dia, jika masyarakat ingin mengecek tingkat keaslian dokumen itu, barcode itu dapat di scan menggunakan aplikasi yang dapat diunggah di handphone android.

Sebenarnya kata dia, adminduk itu bisa juga dikirim Disdukcapil via email, agar mencetaknya sendiri. Namun karena tidak semua masyarakat memilikinya, maka pihaknya membantu untuk mencetakkan.

“Disdukcapil ini sebenarnya sudah mengarah pada dokumen elektronik, jadi pelayanan berbasis digital. Jadi ketika masyarakat butuh dan kami mengirimkan via email, mereka bisa cetak sendiri diluar,” jelasnya.

Selain itu kata dia, pelayanan berbasis digital untuk menekan biaya pembelanjaan pengadaan blangko oleh negara, akibat perubahan-perubahan adminduk dilakukan masyarakat.

Seperti pergantian Kartu Keluarga (KK), akibat bertambahnya jumlah keluarga, pindah domisili, atau beberapa jenis perubahan lainnya.

“Perubahan itu, jelas mengupdate juga blangko saat menerbitkan. Penggunaan kertas HFS itu juga sebenarnya ketebalan kertasnya juga berbeda, dari biasanya,” ucapnya.

Sementara bagi masyarakat yang masih menggunakan KK lama tanpa barcode jelasnya, tetap berlaku sepanjang tidak melakukan perubahan data, dan mengacu pada aturan sebelumnya.

Pada kesempatan itu, dia mengimbau masyarakat untuk memperbaharui administrasi kependudukannya, jika terjadi perubahan. Seperti, status pendidikan atau pekerjaan, anggota keluarga meninggal dunia, atau telah menikah, dan jumlah anggota keluarga bertambah.

“Memperbaharui adminduk ini penting, baik masyarakat itu sendiri dan juga kami. Kalau ada anggota keluarga meninggal kita terbitkan akta kematiannya, lalu ada kelahiran diterbitkan KK baru dan akta kelahiran anak,” pungkasnya.

Kategori
Headline Politik

Bawaslu RI Gelar SKPP, Tingkatkan Partisipasi Masyarakat

Abhan - Ketua Bawaslu RI

Penulis : Novita

BERITA SULTENG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2021. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pesta demokrasi di Indonesia.

“SKPP merupakan program prioritas Bawaslu RI, yang dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota. Salah satunya di Sulawesi Tengah, ditempatkan di empat titik salah satunya Parigi Moutong (Parimo),” ungkap Ketua Bawaslu RI, Abhan saat ditemui usai meninjau pelaksanaan SKPP di Parigi, Selasa (24/8).

Partisipasi dimaksud kata dia, mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak suaranya pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).

Kemudian, mengawasi seluruh tahapan, sehingga berjalan sesuai aturan tanpa pelanggaran baik dari pihak penyelenggara Pemilu, hingga saat pelaksanaan pemilihan.

“Kami menyadari tugas Bawaslu pada pelaksanaan Pemilu 2024, sangat berat. Sehingga kami membutuhkan partisipasi masyarakat,” kata dia.

Menurut dia, peserta SKPP nantinya akan menjadi pionir atau simbol-simbol ditengah masyarakat, yang akan memberikan edukasi, pendidikan politik dan pelanggaran Pemilu seperti politik uang hingga ujaran kebencian.

“Peserta SKPP bukan merupakan perpanjangan tangan sebagai lembaga formalnya, karena Bawaslu memiliki lembaga formal terbatas,” ujarnya.

Dia menyebut, Pemilu merupakan hajat seluruh pihak, semakin banyak Pemilu itu diawasi, akan menutup ruang peserta untuk berbuat curang.

Pelaksanaan SKPP ini kata dia, telah dilaksanakan sejak tiga tahun sebelumnya. Pada tahun pertama dilaksanakan secara terbatas sebagai pilot project, tahun kedua secara virtual karena tingginya Pandemi Covid-19. Di tahun ketiga dilaksanakan dengan jumlah peserta terbanyak secara langsung dan virtual, dengan standar protokol kesehatan ketat.

“Peran SKPP ini akan sangat penting nantinya, untuk bersama melakukan edukasi kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Parimo, Fatmawati mengatakan, pelaksanaan SKPP di Sulawesi Tengah di pusat di Parimo, bersama sejumlah peserta yang berasal dari wilayah Kabupaten Donggala.

Menurutnya, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar protokol kesehatan ketat. Sebelum kegiatan para peserta harus menjalani tes rapid antigan Covid-19.

“Hasil tes rapid antigen kemarin, ada 3 orang reaktif kami langsung tindaklanjuti dengan memfasilitasi mereka kembali pulang ke Donggala. Mereka mengikuti mengikuti kegiatan secara virtual,” jelasnya.

Diketahui, program itu dilaksanakan selaras dengan amanah undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Kategori
Ekonomi Bisnis Headline

Pemda Parimo Optimis Capai Target PAD 2021

Zulfinasran Ahmad - Sekretaris Daerah Parigi Moutong

Penulis : Ozhan

BERITA SULTENG – Pemerintah Daerah Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, optimis capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 sebesar Rp100 miliar lebih.

“Kami sudah berikan penjelasan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD, diantaranya terjadi beberapa kali regulasi mengisyaratkan untuk membenah kembali belanja-belanja di dokumen anggaran,” ungkap Sekretaris Daerah Parimo, Zulfinasran saat ditemui usai rapat Banggar, Senin (23/8).

Dia mengatakan, sesuai laporan prognosis pendapatan dan belanja terjadi selisih realisasi yang cukup kecil.

Menurut dia, terdapat beberapa belanja modal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Juli dan Agustus karena mengalami keterlambatan. Sehingga, laporan realisasi awal terhambat, namun pihaknya akan menggenjot agar sesuai dengan jadwal.

Dia mencontohkan, selama ini dana penanganan Covid-19 dianggarkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, belakangan ada perubahan dari pihak kementerian terkait, yang mengisyaratkan larangan kembali menganggarkan di program itu.

Akan tetapi, harus melekat pada program setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.

“Hal itu harus ada perubahan, sehingga dalam perubahan itu kami tidak bisa merealisasikan lagi, seperti contoh dana Tenaga Kesehatan yang cukup besar,” jelasnya.

Dia berharap, bagi OPD penghasil agar lebih cepat dalam memproses pencapaian target PAD-nya. Apabila ini tidak terlaksana, dikhawatirkan akan banyak kegiatan tidak bisa terbayarkan atau gagal bayar.

“Hal ini perlu dukungan semua pihak baik masyarakat, wajib distribusi maupun wajib pajak yang ada. Kalau tidak ada dukungan pastinya ini tidak tercapai,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Parimo, Alfres Tonggiroh mengatakan, melihat fenomena di tahun sebelumnya, pihaknya optimis Pemda mampu mencapai realisasi capaian PAD hingga 100 persen. Meskipun realisasi semester pertama di tahun 2020 tidak serendah tahun ini.

Namun kata dia, pihak Banggar telah menyetujui realisasi PAD Pemda Parimo pada semester pertama dan prognosis enam bulan ke depan tahun 2021.

“Catatan penting, pemerintah harus lebih maksimal dalam melakukan penagihan retribusi dan lainnya. Hasil rapat kami dengan OPD penghasil juga, mereka rata-rata optimis target akan tercapai,” ujarnya.

Kemungkinan kata dia, dari sisi program Pemda mengalami keterlambatan, akibat refokusing dan bahkan DPA pun ditandatangani di bulan Juni akhir. Sehingga, berbagai kegiatan baru terlaksana.

“Namun sesuai laporan terakhir, realisasi capaian sudah lebih dari laporan yang kami terima,” pungkasnya.