by

Keluarkan Kebijakan “Cacat Hukum” Direktur RSUD Anuntaloko Didemo

Laporan : MF H Ishak

 

PARIMO, Beritasulteng.com– Kebijakan Direktur RSUD Anuntaloko Parigi yang dianggap tidak pro rakyat dan tidak berlandaskan payung hukum, mengundang emosi sejumlah kalangan, dan berujung penuntutan Nurlela Harate untuk mundur dari jabatan Direktur RSUD Anuntaloko Parigi.

Tuntutan tersebut disampaikan dalam orasi pada aksi demo yang dilakukan oleh gabungan masyarakat,  yang mengatasnamakan Fron Peduli Masyarakat Miskin Parimo (FPM2P), Senin (7/1).

Aksi yang dilakukan di depan RSUD Anuntaloko pagi tadi, merupakan dampak dari kebijakan sita jamin Nurlela Harate, kepada pasien yang tidak sanggup untuk membayar biaya pengobatan selama dirawat di Rumah Sakit tersebut.

Selaku direktur LBH Parimo, Munafri, yang juga tergabung dalam FPM2P, dalam orasinya pada aksi tersebut menyampaikan beberapa tuntutan antara lain, menutut Direktur RSUD Anuntaloko Parigi, Nurlela Harate, untuk mundur dari jabatannya, menuntut perbaikan manajemen administrasi ditubuh RSUD Anuntaloko Parigi, dan yang ketiga, pihak RS dituntut untuk kembali menerima dan memberlakukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan Desa ataupun Kelurahan.

Munafri, Sukri Tjakunu, Rifal, Tiga orator pada aksi didepan RSUD Anuntaloko Parigi (Foto/Beritasulteng.com)

“kami FPM2P menutut, dokter Nurlaela harus dicopot dari jabatan sebagai direktur RS Anuntaloko, perbaikan manajemen administrasi RSUD Anuntaloko, dan yang ketiga, pemberlakuan kembali Surat Keterangan Tidak Mampu,” tegasnya

Munafri juga mengatakan, Nurlaela Harate harus bertanggungjawab atas kebijakannya yang sudah menyerupai rentenir. Terlebih lagi menurut dia, tindakan itu sudah melanggar aturan hukum, karena kebijakan menyita aset berharga masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS saat berobat, merupakan penyalahgunaan wewenang.

Dalam aksi tersebut FPM2P tidak hanya menyampaikan tuntutan-tuntutannya saja. Bahkan rekaman konfirmasi Nurlela Harate terkait kebijakan sita jamin, diperdengarkan secara terang-terangan ke pulik menggunakan sound system.

Dalam rekaman tersebut terdengar Nurlela Harate mebenarkan adanya penyitaan barang berupa sertifikat tanah milik orang tua pasien atas nama Aslian Jaya yang sudah meninggal dunia. Penyitaan itu menurut Nurlela, dilakukan dengan alasan sebagai jaminan agar pasien melakukan pelunasan biaya pengobatan.

Tidak hanya itu, bahkan dalam rekaman tersebut dia mengatakan bahwa akan menyita handpone atau barang apa saja senilai biaya yang harus dilunasi pasien.

Ditanya terkait aturan yang membenarkan hal tersebut, Nurlaela mengakui tidak ada aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait penjaminan barang berharga masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pengobatan.

“Tidak ada, tapi saya balik tanya, apa yang menjaminkan? Begitu anda membayar saya kembalikan semua barang itu. saya punya kebijakan seperti itu, dari pada saya enggak dibayar bertahun-tahun. Enggak ada sekarang aturan surat miskin, tanya sama dinas sosial,” jelasnya dalam rekaman yang diputarkan saat aksi didepan RS Anuntaloko tersebut.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed