Kategori
Daerah

Tahun Depan Bappelitbangda Fokus Pemulihan Pasca Covid-19

Penulis: Basrul

PARIMO, Berita Sulteng– Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong di tahun 2021 satu fokus pemulihan penanganan pasca bencana non alam yang hampir melanda seluruh dunia.

“Terkait perencanaan untuk tahapan tahun depan 2021, sudah memasuki finalisasi perencanaan terakhir yaitu memperbaiki hasil,” kata Kabid Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parimo, Iqbal Karim.

Iqbal bilang, berdasarkan Hasil dari Musrembang yang sudah dilakukan minggu kemarin, banyak masukan dari peserta yang mengacu pada tema pembangunan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ia menjelaskan bahwa situasi dan kondisi sekarang ini dengan adanya Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan berakhir, maka narasumber dari kementrian dalam negeri dan dirjen keuangan daerah menyarankan untuk mensinkronkan dengan prioritas dengan tema pembangunan nasional di RKP. “Jadi, kemarin ada masukan tambahan untuk pemulihan pasca Covid-19,” ungkapnya.

Untuk tahun 2021 prioritasnya masih di seputar pemulihan penanganan pasca Covid-19, percepatan pemulihan yang kami lakukan melalui sektor wisata, industri pertanian, kelautan, UKM  dan IKM.

“Walau demikian, hal itu belum bersifat resmi, dan RUU APBN juga belum kelihatan. Tapi paparan yang kita ikuti beberapa hari ini memang arahnya kemungkinan ada penurunan di kegiatan-kegiatan atau aktifitas rutin,” katanya.

Kategori
Daerah

Target Bappelitbangda Turunkan Stunting Hingga 21 persen

Penulis: Basrul

PARIMO, Berita Sulteng– Parigi Moutong dikabarkan sebagai salah satu kabupaten yang tidak akan dipotong anggaran program stuntingnya. Informasi ‘lari mulusnya’ dana stunting untuk kabupaten tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Zulfinasran.

“Berdasarkan instruksi dari pusat, program stunting tetap harus dilaksanakan,” ujar Zulfinasran belum lama ini.

Dibalik instruksi tersebut. Zulfinasran bilang, sumber anggaran stunting berasal dari APBD yang saat ini mengalami pengurangan. Sehingga dalam pertemuan skala Nasional dirinya menyampaikan harus melihat terlebih dahulu laporan pemutahiran keuangan daerah dalam penanganan Covid-19.

“Untuk anggaran penanganan stunting kami menunggu pemutakhiran keuangan daerah, semoga saja tidak ada pemotongan,” ungkap mantan Kadis pekerjaan umum kabupaten setempat.

Zulfinasran mengungkap kalau Parimo sudah mempertahankan predikat penurunan stunting diangka 10 persen di tahun sebelumnya. “Tahun ini, kami menargetkan penurunan stunting diangka 21 persen,” harapnya.

Sesungguhnya dalam pelaksanaan program tersebut melekat dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pelaksanaan, Bappelitbangda hanya sebatas mengkoordinir.

“Seluruh pihak di Kabupaten Parimo telah bersepakat untuk tetap melakukan penanganan stunting dengan selalu memperhatikan protokol Covid-19. Pelaksanaannya dilakukan secara daring,” sebutnya.

Untuk penanganan stunting di tahun 2020 kata Zulfinasran, Kabupaten Parimo telah menyelesaikan dua aksi dari delapan aksi penanganan yang ada. Ketika daerah hendak melaksanakan aksi ketiga, pandemi Covid-19 menjadi rintangan penanganan di daerah itu.

Lanjut dia, padahal diaksi ketiga penanganan sudah mempersiapkan deklarasi total. Kemudian disambung aksi ke empat yakni penyampaian kepada pemerintah desa tentang perannya dalam melakukan penanganan. “Untuk sementara waktu kami melakukan monitoring di tengah perubahan status Covid-19,” tutupnya.

Kategori
Sekilas

Desa Moubang Rencanakan 16 Kali Penyemprotan Anti Virus

Calon Reporter: Adnan M | Editor: Andi Sadam

PARIMO, Berita Sulteng– Tanggal 10 Juni 2020 relawan penanggulangan Covid-19 Desa Moubang Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kembali menyemprotkan disinfektan di sejumlah fasilitas, juga rumah-rumah warga. Sebagaimana diketahui, upaya tersebut sebagai aksi memutus rantai penyebaran corona virus.

Sesuai amanat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), tindakan memerangi virus tersebut dilakukan relawan Covid-19 di Moubang menuruti edaran menteri sejak Indonesia berstatus pandemi Covid-19.

Diujar Imamba Urahmat—Pendamping Desa Moubang, gerakan relawan menyemprot anti virus itu menerapkan dua sistim, yaitu memakai roda dua dan empat. “Penyemprotan kali ini (10 Juni) adalah kali ke enam, dan ini bukan aksi terakhir. Sesuai rencana, masih ada sepuluh kali lagi penyemprotan. Targetnya 16 kali penyemprotan,” ungkapnya.

Imamba Urahmat juga menyebut kalau relawan tersebut beranggotakan 25 orang, dengan keterwakilan lima orang tiap dusun. Masing-masing anggota dihonor oleh Pemdes sebesar Rp100 ribu.

Setiap penyemprotan, relawan menghabiskan 45 liter disinfektan. Cairan itu merupakan hasil buatan sendiri anggota relawan, berbahan cairan pemutih carbol, dan pewangi.*

Kategori
Daerah

Di Parigi Moutong ada 47 Desa Masuk Penanganan Stunting

Penulis: Basrul | Editor: Andi Sadam

PARIMO, Berita Sulteng– Penurunan angka kasus kekerdilan anak jadi salah satu perhatian khusus pemerintah pusat. Kabupaten Parigi Moutong adalah salah satu daerah yang diberi tugas terhadap penanganan berupa pemenuhan gizi agar tumbuh kembang anak menjadi lebih baik.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah tersebut akan menyesuaikan program perencanaan guna mendukung upaya menurunkan angka stunting. Masing-masing instansi, diberi tugas menjalankan dua kegiatan, yaitu fisik dan non fisik, tergantung perencanaan tiap-tiap OPD. Hal itu diungkapkan kepala Bappelitbangda Kabupaten Parimo, Zulfinasran, pada Rabu, 10 juni 2020.

Mantan Kadis Pekerjaan Umum kabupaten tersebut menjelaskan, kegiatan rembuk stunting yang sudah dilakukan beberapa hari lalu secara virtual, seluruh pihak di Kabupaten Parigi Moutong bersepakat untuk tetap melakukan penanganan stunting. “Namun, tetap memperhatikan protokol Covid-19,” kata Zulfinasran yang ditemua Berita Sulteng di ruang kerjanya.

Pada tahun ini, di Kabupaten Parimo, tercatat 47 desa dari 11 kecamatan yang akan di intervensi dengan sejumlah program penanganan stunting dari masing-masing OPD. “Itu merupakan prioritas pencegahan dan penanganan di 2020 ini,” ujar Zulfinasran.

11 kecamatan itu masing-masing, Moutong, Bolano Lambunu, Ongka Malino, Tomini, Tinombo, Tinombo Selatan, Ampibabo, Siniu, Parigi Tengah, Parigi Selatan dan Torue.

Untuk tahun depan (2021), Zulfinasran bilang, lokus penanganan stunting akan terpusat pada 36 desa di Parimo. Seluruh OPD bisa secara bersama terlibat dan mendukung aksi penanganan stunting, termasuk pemerintah desa dan kelurahan serta pihak swasta.

Kategori
Daerah Headline

Banjir di Parigi Moutong: Rendam Tujuh Rumah-Lumpuhkan Jalan Provinsi

Penulis: Fadel | Editor: Andi Sadam

PARIMO, Berita Sulteng– Sekitar jam 3, Selasa sore, 9 Juni 2020, jalan poros penghubung Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo sempat lumpuh, gara-gara banjir. Akibatnya, antrian kendaraan sempat mengular hingga hampir 1 kilometer.

Selain membungkus badan jalan, rumah warga ikut terendam saat peristiwa yang terjadi di Desa Ulatan, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Banjir terjadi di Dusun IV desa tersebut, dikarenakan hujan deras sejak siang hingga sore.

Data didapat dari Kades Ulatan, Abdul Hafid, sebanyak tujuh rumah warga terendam. “Tapi sekarang rumah terendam tadi sudah dibersihkan,” kata Abdul Hafid yang ditanya melalui sambungan telepon sekitar pukul 15.30 wita.

Abdul Hafid bilang, gara-gara hujan deras dalam durasi lama, mengakibatkan sungai di Desa Ulatan meluap. “Hujan itu membuat aliran sungai mati meluap hingga merendam pemukiman serta jalan trans Sulawesi,” ungkapnya.

Bencana serupa sering terjadi di dusun tersebut kalau terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Padahal jika tidak hujan, sungai itu kering.

Banjir yang mengaliri sungai mati itu merupakan air bah kiriman dari sungai-sungai kecil—anak sungai.

Terkait kondisi pada petang ini, sebelum artikel ini tayang, banjir telah surut. Arus lalu lintas juga kembali pulih. Tiada kerusakan berarti akibat hantaman banjir tersebut.

Kategori
Headline Politik

Tersibak Jejak Tahir di Partai Demokrat: Siapa di Balik Perkara Sang Komisioner

Catatan: Andi Sadam / Berita Sulteng

Biro SDM KPU RI, pada 2 Juni 2020 mengungkap kalau Tahir, yang sekarang sebagai komisioner KPUD Parigi Moutong, masih tercatat sebagai anggota Partai Demokrat. Terkuaknya Tahir masih sebagai orang partai, ketika Ketua Majelis Hakim Alfitra Salam membuka pertanyaan teruntuk perwakilan KPU RI Biro SDM, terkait data Sistim Informasi Politik (Sipol) dan Sistim Informasi Pencalonan (Silon). Bahan ‘interogasi’ Alfitra Salam, ini sempat dibeberkan salah satu media di Kota Palu, tentang Tahir yang masih tercatat dalam sistim tersebut sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Apakah dipastikan, NIK sama dengan milik saudara Tahir,” tanya Alfitra Salam, yang kemudian dijawab tegas oleh Biro SDM KPU RI, “Kalau NIK-nya benar-benar sama. Dalam Sipol, saudara Tahir masih merupakan pengurus partai Demokrat Parigi Moutong,” ujar Biro SDM itu.

Namun, ketika Hakim Alfitra Salam menanyakan apakah hal itu telah dilaporkan ke atasan, dan seperti apa mekanisme pelaporan, Biro SDM KPU RI menjawab, “Kami sudah melaporkan ke atasan,” singkatnya.

Sekadar diketahui, Tahir diangkat menjadi anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong periode 2019-2024 berdasarkan SK KPU RI nomor 237/PP.06-Kpt/05/KPU/1/2019 tertanggal 18 Januari 2019.

Terkait perkara yang menyeret Tahir diadukan oleh Abdul Majid, dengan registrasi pengaduan 09-P/L-DKPP/I/2020. Pokok aduannya, Abdul Majid menyebut dugaan ketidakjujuran. Tahir masih terdaftar sebagai pengurus partai Demokrat, dengan jabatan wakil ketua V DPC partai Demokrat Parigi Moutong periode 2016-2021. Menurut Abdul Majid, Tahir tidak pernah mengundurkan diri dari jabatannya ataupun partainya.

Hal ini dianggap Abdul Majid dapat mengganggu independensi dan mencederai integritas sebagai penyelenggara pemilu. Dalam pasal 21 ayat (1) huruf i Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memang disebutkan bahwa salah satu syarat menjadi calon anggota KPU RI, KPU Provinsi atau pun KPU Kabupaten/Kota adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya lima tahun.

Kembali ke proses persidangan, hakim Alfitra Salam mengarahkan pertanyaan ke saksi lain, yaitu ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming. Kepadanya hakim Alfitra Salam, mencari tahu tindakan yang telah dilakukan oleh KPU Sulteng tentang panangan perkara tersebut ketika mencuat. Dalam jawabannya, Tanwir Lamaming, menjawab, sudah pernah mengundang Tahir, sekitaran akhir Februari 2019. Menurut Tanwir Lamaming, Tahir membantah alias tidak membenarkan.

Ketika ditanya apakah melakukan konfirmasi melalui Silon atau Sipol selama persoalan Tahir bergulir, Tanwir Lamaming mengaku belum melakukan.

Begitu juga saat anggota Bawaslu Sulteng, Jamrin, menanyakan kepada Tanwir Lamaming, apakah pihak KPU Sulteng pernah membentuk tim untuk melacak calon-calon komisioner KPU kabupaten melalui data Sipol dan Silon, lagi-lagi Tanwir mengaku kalau hal itu tidak dilakukan. Alasannya Tanwir, ada tim seleksi serta dari KPU Sulteng. Juga Tanwir bilang, “kami tidak melakukan pelacakan, karena memang tidak ada laporan masyarakat yang masuk ke KPU maupun tim seleksi,” katanya.

Diakhir penyampaiannya, Tanwir meminta putusan dari majelis DKPP berlaku adil, yang salah tetap diputuskan salah, dan yang benar kemudian direhab nama baiknya. “Kita semua tahu, kalau Tahir terganggu dengan kasus ini, sejak setahun terakhir. Ditambah lagi, dia kehilangan dua orang anaknya, saat bencana tsunami dan liquifaksi pada 28 September 2018,” tutup Tanwir Lamaming.

Menanggapi penyataan Tanwir, Abdul Majid yang sebagai pengadu mengatakan kalau pernyataan Tanwir sebenarnya bertolak belakang dengan proses yang dilakukan dalam pencalonan komisioner. Abdil Majid menyebutkan bahwa dirinya pernah masuk sebagai calon anggota KPU di kabupaten Sigi, yang bahkan ‘dibombardir’ data-data hasil pelacakan informasi kependudukan, hingga mencari laporan masyarakat.

“Sudah lebih dari setahun kasusnya, kenapa tidak bisa menyempatkan membuka data Silon dan Sipol yang hanya butuh waktu beberapa menit,” ujar Abdul Majid.

Persidangan tanggal 2 Juni, yang berhasil mengungkap kesamaan NIK atas nama Tahir, serta diketahui kalau Tahir masih tercatat dalam keanggotaan partai Demokrat, ini adalah sidang kedua. Pelaksanaannya dilakukan secara virtual.

Sebelumnya, sidang perdana digelar bulan Februari 2020, berlangsung di ruang sidang Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 010-PKE-DKPP/I/2020, menghadirkan sejumlah saksi, termasuk saksi dari partai Demokrat.

Di persidangan awal, Adyana Wirawan anggota partai Demokrat, meminta majelis hakim untuk menguji forensik surat pernyataan yang ditandatangani Plt Ketua DPC Partai Demokrat Parigi Moutong yang menyatakan Tahir sudah tidak lagi di Partai Demokrat sejak tahun 2012. Surat pernyataan itu diduga tidak sah, sebab tidak terlampir surat keputusan pemberhentian Tahir dari DPP Partai Demokrat.

“Bagaimana mungkin yang mulia, dia masih menjadi pengurus DPD Partai Demokrat di Sulteng tahun 2012, tapi kemudian surat pengunduran dirinya, diterima oleh sekretaris DPC, bukan DPD. Bahkan surat keterangannya pun dibuat di DPC, bukan DPD. Ini aneh,” urai Adyana.

Surat pernyataan itu sempat jadi sasaran para jurnalis di Kabupaten Parigi Moutong, karena diduga sebagai salah satu ‘bukti sakti’ menghentikan perjalanan perkara ini di Parigi Moutong. Termasuk pernyataan sekretaris DPC Demokrat Parigi Moutong, Suardi, yang menegaskan kalau Tahir tidak lagi berada di Partai Demokrat, namun di saat yang sama, dalam SK Pengurus DPC Partai Demokrat periode 2016-2022, ikut bertandatangan pengajuan SK yang mencantumkan nama Tahir.

Saat itu, gambaran yang paling menyingkap tabir, saat Abdul Majid menyebut dugaan bahwa tidak pernah digelar pleno penetapan dari keputusan Bawaslu Parigi Moutong terkait hasil investigasi pihak Bawaslu. Dugaan itu juga dikuatkan dengan tiadanya berita acara apalagi jumpa pers.

“Tentunya ini juga pelanggaran. Dan itu memunculkan kesan pembiaran ketika kasus ini mencuat. Bahkan saat media massa masif memberitakan menyangkut empat dokumen bukti terbaru, pihak Bawaslu Parigi Moutong seakan diam dan enggan bergerak melacak,” ujarnya.

Atas pendapat itu, Abdul Majid menilai wajar bila Tahir merasa terlindungi dengan persoalan ini, meskipun mantan Ketua DPC Demokrat Parigi Moutong Haris Lasimpara, membenarkan kalau Tahir adalah pengurus Partai Demokrat.

Argumen Abdul Majid ini dibantah oleh Tahir dalam dua persidangan. Dijelaskan Tahir, surat pengunduran diri di bulan Oktober 2012 diterima Sekretaris DPC Partai Demokrat Parigi Moutong, yang kemudian diterbitkan surat pernyataan bahwa tidak di partai lagi sejak tahun 2012.

“Dalam kolom KTA, di surat pernyataan tidak ada nomor KTA saya. Ini berarti bukan saya. Begitu juga dengan nama. Saya ini lulusan Sarjana Pendidikan Islam, seperti dalam ijazah saya, bukan SPd,” tegasnya.

Tahir juga membantah kalau yang dijadikan alat bukti di persidangan bukan tandatangannya. Katanya tandatangannya berbeda dengan yang di dokumen lampiran pengadu.

Begitu pula dengan alamat didokumen, kata Tahir, sejak 2009 ia bermukim di Kota Palu. Nanti pindah ke Parigi Moutong tepatnya di Desa Sendana, Kecamatan Kasimbar, bulan Agustus 2018. “Tidak benar kalau semua dokumen itu milik saya,” bantah Tahir.

Terhadap pernyataan Haris Lasimpara yang berujar pernah didatangi Tahir dengan tujuan meminta kembali aktif di partai. Sebab, di masa yang dimaksud Haris Lasimpara, Tahir telah jadi bagian dari PNPM. Dimana salah satu syarat aktif di PNPM adalah tidak boleh berafliasi dengan partai politik.

Dari seluruh yang disampaikan pengadu maupun saksi pengadu, dianggap dusta oleh Tahir. Bahkan Tahir menilai bahwa itu sebagai aksi balas dendam dari pihak tertentu kepadanya. Secara khusus dilakukan oknum yang tidak lolos pada pemilihan legislatif. Dimana menurut Tahir, oknum terkait pernah merayunya agar bekerjasama dalam tujuan memenangkan oknum di Pileg. Namun ajakan itu ditolak Tahir.

“Bisa jadi kasus ini sengaja dimunculkan untuk mendzolimi saya, karena adanya tindakan penolakan tegas dari saya, terkait deal-deal politik,” beber Tahir.

Kasus Tahir Sudah Diberitakan Sejak Awal 2019

Setahun lamanya ‘menikmati’ kursi empuk komisioner KPU Parigi Moutong, media massa sudah menerbitkan pemberitaan menyoal status Tahir. Seperti dilansir Palu Ekspress pada 21 Februari 2019, judul berita “Komisioner KPU Parimo Diduga Sebagai Pengurus Partai”. Dalam berita itu memuat nomor KTA hingga NIK milik Tahir.

Berdasarkan data yang dihimpun media ini dari salah seorang sumber yang enggan namanya dikorankan, Tahir masih menjabat sebagai pengurus Partai Demokrat di tahun 2017. Dalam dokumen partai tersebut yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh pihak penyelenggara Pemilu, nama Tahir berada di kolom urutan 285, dengan nomor KTA 7208000191 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7271020110760005. Dokumen kependudukan tersebut sama persis dengan nomor NIK pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) yang dimiliki oleh anggota komisioner KPU Parimo tersebut. [Palu Ekspress]

Dalam klarifikasinya pada pemberitaan tersebut, Tahir membantah. Katanya, secara kependudukan pada tahun 2017 dirinya masih berstatus penduduk di Kota Palu, dan baru pindah domisili ke Kabupaten Parigi Moutong menjelang rekrutmen anggota KPU Parimo pada bulan Agustus 2018.

Pasca kemunculan dokumen yang menjadi dasar dugaan kalau Tahir rangkap jabatan, ramai media memberitakan tentang sang komisioner tersebut. Kasus yang menyoroti Tahir itu mendapat tanggapan serius setelah sekitar setahun jadi ‘bulan-bulanan’ media massa.

Januari 2020, Berita Sulteng melansir berita berjudul “Laporan Dugaan Rangkap Jabatan Oknum Komisioner KPU Parimo Sudah Diteruskan ke DKPP.” Artikel lansiran tanggal 6 itu memuat keterangan ketua Bawaslu provinsi Ruslan Husen. Ia menyebut bahwa berkas laporan tentang Tahir yang diadukan Abdul Majid di Bawaslu Provinsi, telah diteruskan ke DKPP RI.

“Bawaslu Sulteng meneruskan ke DKPP di Jakarta. Berkas hanya transit,” kata Ruslan Husen saat itu via pesan whatsapp Berita Sulteng.

Bulan Februari 2020, tepatnya tanggal 11, DKPP menggelar sidang perdana, menghadirkan Pengadu dan Teradu, serta sejumlah orang yang menjadi pihak terkait dan saksi, seperti Bagian SDM KPU RI.

Sudah diketahui kalau Pengadu, Abdul Majid membeberkan empat alat bukti, yakni SK yang ditandatangani DPP Partai Demokrat dengan posisi jabatan Tahir sebagai wakil ketua IV, surat pernyataan siap menjadi pengurus partai bermaterai, kemudian daftar riwayat hidup dan pakta integritas bermaterai dan tanda tangan.

Sidang pertama yang digelar di kantor Bawaslu Sulteng, majelis dipimpin Alfitra Salam dari DKPP RI, didampingi dari perwakilan tokoh masyarakat, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan Sulteng, KPU Sulteng, kemudian pihak terkait lainnya, yakni KPU RI.

Dalam dua persidangan, pengadu dan teradu serta saksi keduanya memberi keterangan sejauh kebutuhan persidangan.

Kepada Berita Sulteng, Abdul Majid menyebutkan dugaan tentang keberadaan pihak lain di balik perkara Tahir. Pendapat barangkali ada keterlibatan invisible hand (tangan tak terlihat), menurut Abdul Majid, bila merunut proses dan perjalanan Tahir hingga sukses mencapai misi duduk di ‘kursi goyang’ anggota KPU Parigi Moutong periode 2019-2024.

Kategori
Daerah

Ditengah Pemotongan Anggaran, Dinas PUPRP Pertahankan Biaya Pemeliharaan Irigasi

Sumber: Gema Sulawesi | Editor: Andi Sadam

PARIMO, Berita Sulteng– Berlakunya kebijakan memotong anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Derah (OPD) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memaksa pemegang kebijakan di tiap instansi di daerah itu ‘putar otak’ mengatur porsi keuangan.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) salah satu lembaga yang ikut merasakan dampak pemotongan pagu lebih dari 50 persen. Meski begitu, dinas yang dinahkodai Arifin Amad saat ini, memastikan tidak memangkas anggaran pemeliharaan irigasi untuk refokusing dan realokasi akibat pandemi corona virus.

“Untuk anggaran DAU tetap jalan tidak ada pembatalan,” ungkap Kepala Seksi Irigasi Bidang SDA Dinas PUPRP Parimo, Zubaid di ruang kerjanya, seperti dilansir Gema Sulawesi, Jumat 24 April 2020.

Zubaid bilang, pemeliharaan irigasi harus tetap ada karena prioritas bagi petani sawah. Untuk memastikan jaringan irigasi terpelihara dengan baik pada 34 daerah irigasi, dipantau oleh sejumlah petugas lapangan.

“Baik petugas operasional bendung, penjaga pintu air, satu daerah irigasi berdasarkan luasan dan panjang jaringannya, seperti contoh daerah Tindaki Tanahlanto yang agak luas wilayahnya. Maka petugasnya bukan hanya satu,” terangnya.

Dinas PUPRP Kabupaten Parimo mengalokasikan Rp1 miliar untuk pemeliharaan jaringan irigasi dan galian endapan serta pemarasan di 34 daerah irigasi yang jadi kewenangan daerah sekitar.

Diurai Zubaid, anggaran pemeliharaan irigasi di Dinas PUPRP terbagi empat triwulan.

Diharapnya, dengan anggaran senilai Rp 1 milar, petani bisa merasakan manfaat secara khusus meningkatnya produktifitas pertanian.

“Kalau menyangkut DAK untuk pembangunan ataupun perbaikan jaringan irigasi dibatalkan oleh kementrian,” ungkapnya.

Sebelumnya, akibat pandemi virus corona, terindikasi APBD Kabupaten Parimo akan terpangkas hingga 50 persen.

“Karena ada wabah virus corona, anggaran akan difokuskan kepada pelayanan dasar. Yaitu anggaran layanan pendidikan dan kesehatan,” ungkap Kabid Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parimo, Iqbal Karim.

Pemerintah pusat, katanya, meminta Pemda pada tahun 2020 untuk menyesuaikan secepatnya. APBD dan kegiatannya untuk direfokusing dan realokasi untuk mendukung penanganan virus corona.

Sedangkan kebijakan tahun 2021 kata dia, Pemda diminta menyesuaikan tema perencanaan. Setelah adanya wabah virus corona, akan mengalami perubahan sesuai dengan surat resmi yang akan keluar dari pemerintah pusat.

Terkait kebijakan pengembalian kondisi ekonomi di Kabupaten Parimo, pihaknya mengikuti edaran dan intruksi pemerintah pusat. Tentang penyediaan alat kesehatan, pemulihan ekonomi daerah dan jaminan kesejahteraan sosial.

“Intinya kita tetap satu komando dari pemerintah pusat,” singkatnya.*

Kategori
Advertorial Daerah

Dishub Parimo Kampanyekan Peraturan Menteri

Penulis: Andi Sadam

PARIMO, Berita Sulteng– Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Moutong, mengkampanyekan Peraturan Mentri Perhubungan tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Covid 19.

Peraturan nomor 18 tahun 2020 itu disosialisasikan ke semua pengendara yang melintas di posko-penanggulangan Covid-19 di Parimo.

Menurut Joni, kampanye Peraturan menteri Perhubungan dilakukan sebagai upaya tindak lanjut dari penatapan status kedaruratan kesehatan masyarakat oleh pemerintah pusat terkait percepatan penaganan Covid-19 melalui pengendalian transportasi.

Joni mengungkap, dari lima posko yang ada di Parimo saat ini, semua mensosialisasikan peraturan tersebut. Harapanya agar pengguna transportasi memahami hingga menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada.

“Yang disosialisasikan ini tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan Covid-19, termasuk pembatasan moda transportasi, mulai dari pengedalian transportasi untuk semua wilayah, pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai pembatasan sosial berskala besar dan pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik 2020,” jelasnya.