Kategori
Daerah

Manajemen Pertambangan Dukung Usulan WPR

Penulis : Faozan Azima

Berita Sulteng DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng) mendukung pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) disejumlah desa oleh pemerintah setempat 

“Berbicara soal itu harus didukung dengan manajemen pertambangan yang baik, bahkan kami mendukung langkah pemerintah kabupaten mengusulkan wilayah-wilayah yang potensial untuk pertambangan rakyat,” kata Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto saat ditemui di Parigi, Rabu (10/11/2021).

Menurut dia, suatu daerah yang memiliki kawasan pertambangan emas dapat menjadi salah satu bagian sumber pendapatan, tidak terkecuali Parimo yang memiliki sejumlah wilayah potensial. 

Sehingga perlu di dorong menjadi WPR agar aktivitas didalamnya tidak lagi ilegal.

Rata-rata di daerah itu, memiliki potensi emas yang aluvial atau permukaan. Ia menyebut, potensi itu perlu dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat dalam hal peningkatan ekonomi.

“Sumber penghidupan masyarakat rata-rata sudah mengarah ke kegiatan pertambangan,” ucapnya.

Dia memaparkan, sejak 2010 kabupaten Parimo telah memiliki eksisting pertambangan, khususnya WPR. Setelah itu, di tahun 2020 muncul usulan baru oleh Pemerintah Sulawesi Tengah di kawasan pertambangan Salubanga, Kecamatan Sausu.

Kemudian, tahun 2021 kembali muncul usulan baru karena munculnya surat Direktorat mineral dan batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tertanggal 15 Maret lalu. 

Dia menuturkan, Gubernur Sulawesi Tengah pun menyurat kepada bupati/wali kota terkait rekomendasi kesesuaian ruang dan jaminan tidak adanya pemanfaatan ruang.

Menindaklanjuti serta Ditjen Minerba, Gubernur juga mengeluarkan surat resmi perihal permintaan tanggapan atas usulan perubahan wilayah pertambangan.

“Dalam surat itu tertuang usulan WPR Parimo dengan bukti dukungan persyaratan antara lain, usulan lokasi WPR sebanyak delapan blok berdasarkan peta yang ada, kemudian surat rekomendasi Bupati Parimo nomor: 540/1912/Dia.LH tertanggal 16 Juli 2021,” ungkap dia.

Sebelumnya, Wakil Bupati Parimo Badrun Nggai menjelaskan, usulan sejumlah wilayah potensial WPR mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warga setempat yang kini mayoritas menggantungkan hidup mereka dari kegiatan penambangan emas.

“Kami telah menugaskan instansi teknis terkait, termasuk pemerintah desa terkait membantu pengurusan izin,” kata dia

Kategori
Headline Nasional peristiwa

Jelaskan Permendikbud Kekerasan Seksual, Nadiem Teringat Tiga Putrinya

Sumber : cnnindonesia.com


Berita Sulteng Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berharap tidak ada lagi kasus kekerasan seksual usai penerbitan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.


Nadiem menilai penerbitan Permendikbud PPKS tersebut menjadi salah satu cara untuk mewujudkan institusi pendidikan yang aman bagi seluruh siswa untuk mengenyam pendidikan. Selain itu, sambungnya, untuk menciptakan ruang pendidikan yang bebas dari tindakan kekerasan seksual.

“Saya punya tiga orang putri, yang paling tua umurnya masih 4 tahun. Saya selalu punya bayangan dalam 10 tahun lagi mereka akan nanya saya, ‘Bapak (sudah) ngapain untuk melindungi kita (dari ancaman kekerasan seksual) waktu jadi menteri’,” ujarnya dalam acara Mata Najwa yang ditayangkan Trans7, Rabu (10/11).

Oleh karena itu, dia mengatakan penerbitan aturan tersebut akan menjadi suatu bukti bahwa dirinya sudah berupaya untuk menciptakan ruang aman di institusi pendidikan bagi generasi yang akan datang, termasuk tiga putrinya yang masih balita.

“Permen ini akan menjadi jawaban saya kepada anak-anak putri saya, bahwa saya telah melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk melindungi mereka dan generasi anak muda Indonesia ke depannya,” ujar Nadiem.

Nadiem mengatakan peraturan yang baru diterbitkan Kemendikbudristek itu untuk menjawab keresahan civitas akademik khususnya para mahasiswa ihwal tidak adanya regulasi yang melindungi mereka dari tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Ia mengatakan, banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang akhirnya tidak terselesaikan karena tidak adanya kebijakan atau regulasi yang mengatur hal tersebut.

Padahal menurut Nadiem bukan tidak mungkin kasus-kasus kekerasan seksual yang terungkap ke publik selama ini hanyalah ‘puncak es’ dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.

Di sisi lain, para korban pelecehan dan kekerasan seksual yang mencoba melapor justru kerap mendapatkan stigma negatif dan tekanan dari masyarakat. Akibatnya tidak jarang para korban terpaksa harus menyimpan rapat-rapat peristiwa yang dialaminya tersebut.

“Jadi ini satu situasi yang menurut saya tidak bisa pemerintah hanya duduk diam saja. Ini sudah menjadi situasi pandemi tersendiri yang menyebar, dan kita harus mengambil posisi yang tegas terhadap situasi ini,” ujarnya.

Kategori
Daerah Dikbud Headline

Kemendikbud Ristek Sebut Pentinganya Bangunan Sanitasi Sekolah

Penulis : Novita

Berita Sulteng– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyebut pembangunan sanitasi di lingkungan sekolah itu penting.

Hal tersebut di ungkapkan oleh Muhamad Taufik Tim Teknis Sarana Prasarana (Sapras) Direktorat SMP, Kemendikbud, Ristek, pada saat melakukan monitoring realisasi pembangunan sanitasi sekolah tahun 2021 di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo). Sabtu 6/11/2021. 

Menurut dia, keberadaaan sanitasi di lingkungan sekolah sangat penting. Salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, penyediaan air bersih dan pembuangan limbah yang memadai. “meskipun sarana dan prasarana dibangun dengan mewah, akan dianggap percuma apabila penyediaan air tidak tersedia.”

Lanjut dia, program pembangunan sanitasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021, Parigi Moutong mendapatkan kuota untuk tiga sekolah yakni SMP Negeri 2 Balinggi Kecamatan Balinggi, SMP Negeri 2 Tinombo Kecamatan Tinombo Selatan, dan SMP Negeri 2 Bolano Kecamatan Bolano.

“Ini kunjungan rutin, kegiatan monitoring sesuai dengan laporan yang kami terima dari daerah. Alhamdulillah program pembangunan sanitasi ini berjalan dengan baik meskipun letak geografisnya cukup jauh,” ujarnya

Sebenarnya kata dia, seluruh sekolah di Parigi Moutong mengajukan usulan program sanitasi ke Kemendikbud Ristek, namun karena penetapannya berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Selain itu, alokasi anggaran pada program tersebut juga terbatas, sehingga  hanya tiga sekolah saja yang ditetapkan.

“Karena program ini seluruh Indonesia jadi kuotanya terbatas, malah ada kabupaten yang sama sekali tidak mendapat program ini, padahal program ini  memprioritaskan proses perbaikan sekolah.” ungkapnya.

Sehingga kata dia, untuk mendukung program tersebut pihaknya juga menyerankan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sekolah melalui APBD, agar tidak hanya bergantung dengan program pemerintah pusat.

Kategori
Headline hukum Nasional

Polri Beberkan Rekam Jejak Polisi yang Curhat Dimutasi Gegara Laporkan Rekan

Sumber : detik.com

Berita Sulteng Viral curahan hati (curhat) mantan personel Polres Palopo, Aipda A, yang mengaku dimutasi gegara melaporkan tiga rekannya mencuri kendaraan dinas (randis). Mabes Polri membeberkan rekam jejak Aipda A selama bertugas di Polres Palopo.


Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan membeberkan catatan Kapolres Palopo AKBP Alfian Nurnas mengenai Aipda A selama berdinas di sana. Ramadhan menyebut Aipda A pernah berkata kasar ke wanita hingga pernah ditahan.

“Penjelasan dari pimpinan, dalam hal ini Kapolres, bahwa Aipda A sendiri juga memiliki catatan selama bertugas di Polres Palopo,” ujar Ramadhan saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/11/2021).

“(Aipda A) telah melakukan perbuatan berkata kasar terhadap seorang wanita dan telah diproses sidang disiplin. Kedua, terkait kasus penarikan mobil leasing sudah lama di tahun 2017, sehingga harus menjalani proses hukuman disiplin juga selama 21 hari di sel tahanan Polres Palopo pada 2018,” sambungnya.

Selain itu, Ramadhan turut menjelaskan tiga polisi yang dilaporkan Aipda A sudah dihukum. Mereka adalah AKP AH, Bripka Z, dan Bripka A.

“Hasil tindak lanjutnya telah dilakukan sidang. Dan telah diberikan hukuman di mana AKP AH dihukum dengan teguran tertulis, Bripka Z dan Bripka A dihukum di tempat khusus selama 21 hari,” imbuh Ramadhan.

Sebelumnya, viral di media sosial curhat mantan anggota Polres Palopo, Aipda A yang mengaku kesal dimutasi akibat melaporkan tiga rekannya yang juga polisi mencuri belasan kendaraan dinas. Aipda A menumpahkan rasa kesalnya melalui akun Facebook agar dapat dibaca Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga viral di media sosial (medsos).

Dalam postingan tersebut, Aipda A mengaku sudah melaporkan tiga rekannya mencuri 18 randis jenis roda dua dan empat randis roda empat. Dia mengaku kesal karena justru dialah yang dimutasi.

“Tiga oknum yang saya laporkan, mereka baik-baik saja, tidak dimutasikan,” kata Aipda A dalam potongan postingannya yang viral saat dilihat detikcom, Jumat (12/11).

Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Agoeng Adi Koerniawan membenarkan pencurian randis Polres Palopo sebagaimana curhat Aipda A. Tapi dia membantah bila tiga orang yang dilaporkan itu tidak dihukum.

“Sudah ditangani itu,” kata Kombes Agoeng kepada detikcom.

Kombes Agoeng menjelaskan tiga polisi yang dilaporkan Aipda A telah diproses oleh pihaknya.

“Sudah selesai, sudah semua disidang kok. Sudah juga dijatuhi hukuman oleh Kapolres Palopo sebagai atasan langsungnya,” ucap dia.


Aipda A dimutasi ke Polres Tana Toraja. Agoeng juga sempat mengklarifikasi bahwa Aipda A dimutasi karena persoalan lain, bukan karena melaporkan pencurian randis tersebut.

“Nggak benar itu, mutasi bukan karena itu,” katanya.

Kategori
Headline Kriminal Nasional peristiwa

Ini TKP Anggota Ormas Dikeroyok di Jakbar, Berjarak 10 Meter dari Posko FBR

Sumber : detik.com

Berita Sulteng- Seorang anggota ormas Forum Betawi Rempug (FBR) berinisial DA (27) tewas setelah diduga dikeroyok 10 orang di Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut terjadi tak jauh dari posko FBR.

Pengeroyokan itu terjadi pada Minggu (14/11/2021) di Jalan TPU Joglo RT 008 RW 03, Kembangan, Jakarta Barat. Lokasi pengeroyokan ini hanya berjarak sekitar 10 meter dari Posko FBR Joglo.

DA dibacok sekelompok orang di jalan tersebut. Pantauan di lokasi, bekas ceceran darah korban sudah ditutupi pasir.

Saksi Cerita Detik-detik Korban Dikeroyok sebelum terjadi pengeroyokan, DA sempat membeli rokok di sebuah warung yang juga berdekatan dengan posko FBR. Pemilik warung bernama Kholis (51) menyebutkan DA sempat menitipkan motornya setelah jajan di warungnya.

Kemudian, tak berselang lama, DA pergi dan berjalan kaki ke markas FBR yang tak jauh dari lokasi warung. Tidak lama kemudian, Kholis sempat mendengar suara gaduh.

“Iya, ke situ jalan, saya kan nggak tahu karena rame orang. Cuma pas ada orang mau beli pulsa begitu di sana jedor-jedor,” kata Kholis saat ditemui, Senin (15/11/2021).

Kholis menyatakansuara tersebut diduga berasal dari kaca yang hancur. Dia juga melihat saat itu DA berlarian sambil mengucap takbir.

Sebelum peristiwa tersebut terjadi, Kholis mengatakan banyak motor yang tengah mondar-mandir. Namun dia tak terlalu memperhatikan hal tersebut.

“Cuma kata orang yang lihat katanya memang sebelumnya banyak konvoi di sana,” ungkap Kholis.

Kapolsek Kembangan Kompol Khoiri mengonfirmasi adanya pengeroyokan yang mengakibatkan DA tewas itu. Khoiri menyebut korban merupakan warga setempat yang juga anggota ormas.

“Untuk sementara si korban itu kan anggota ormas, ormas FBR itu,” ujar Khoiri.

Khoiri mengungkapkan korban tewas akibat luka senjata tajam. Sedangkan penyebab pengeroyokan masih diselidiki.

Hingga saat ini, belum diketahui pelaku dari peristiwa tersebut. Namun dia memastikan pelaku diduga lebih dari 10 orang.

“Kami masih dalami itu (penyebab pengeroyokan) dugaannya seperti itu karena itu pelakunya 10 orang tapi meninggalnya karena siapanya masih dalam proses. Tapi yang jelas pelaku lebih dari 10 orang,” jelas Khoiri.

Korban kini telah dimakamkan oleh keluarganya. Polisi kini masih memeriksa saksi-saksi terkait peristiwa tersebut.

Kategori
Daerah Dikbud

Peran Orang Tua Jadikan Anak Generasi Maju dan Mandiri

Penulis : Novita

Berita Sulteng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), mengatakan, orang tua harus terus mendampingi tumbuh kembang anaknya, agar menjadi generasi maju dan mandiri.

“Kami mengimbau orang tua untuk meluangkan waktunya mendampingi anaknya bermain sambil belajar,” ungkap Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Dikmas, Nurlina Sani, saat ditemui, Rabu (3/11/2021).

Dia menyebut, orang tua harus mendampingi perkembangan anak dari awal masa kehidupan serta melakukan berbagai aktivitas dan menerapkan pola asuh yang tepat.

Selain itu, kondisi yang kedua yaitu perlu mengembangkan keterampilan berpikir dan kreativitasnya.

“Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan emosinya pun diharapkan baik, ia jadi percaya diri dan mandiri,” ujarnya.

Dalam kondisi saat ini, menurut dia, peran orang tua menjadi sangat penting karena berbagai keterbatasan yang dialami di masa pandemi Covid-19. Sebab, orang tua harus mendampingi agar anak tetap bahagia dengan merdeka belajar, dan bermain.

Sehingga, dibutuhkan koordinasi secara intens antara orang tua dan guru PAUD ditempatnya belajar, apalagi saat ini baru dimulai kembali pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah.

“Saat memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka juga dibutuhkan pendampingan orang tua terhadap anaknya,” ucapnya.

Dua tahun belakangan ini kata dia, gebyar PAUD tingkat Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat dilaksanakan, akibat penerapan pembatasan kegiatan masyarakat.

Padahal, momen itu merupakan hari berbahagianya siswa PAUD, ditandai dengan berkumpul dan menampilkan kreasi anak-anak tersebut.

“Akibat pandemi ini, kreasi secara nyata siswa PAUD tidak mungkin dilakukan. Tetapi hakikat dari gebyar PAUD itu adalah, menjaga dan mendampingi anak-anak itu agar tetap bahagia dalam masa tumbuh kembangnya,” ungkapnya.

Kategori
Daerah Nasional peristiwa

Jembatan Gantung di Sulbar Rusak Diterjang Banjir, 2.000 Warga Terisolir

Sumber : detik.com

Berita Sulteng Jembatan gantung menuju Desa Lenggo, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat (Sulbar) rusak parah diterjang banjir. Tingginya curah hujan dalam sepekan ini menyebabkan sungai meluap.


Rusaknya jembatan gantung tersebut, mengakibatkan 2.000 jiwa yang bermukim di Desa Lenggo terisolir.

Banjir luapan sungai menerjang Jumat malam (12/11). Terjangan banjir mengakibatkan jembatan gantung tidak dapat dilalui, karena sebagian lantainya terlepas terbawa banjir.

“Kejadian tadi malam dihantam luapan air sungai,” kata salah pemuda Desa Lenggo, Habibi kepada wartawan melalui pesan singkat, Sabtu (13/11/2021).

Habibi berharap, pemerintah segera turun tangan, membantu pembenahan jembatan gantung yang panjangnya sekitar 50 meter yang membentang di atas Sungai Masunni.

“Kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, agar segera meninjau jembatan gantung tersebut, agar bisa dibantu untuk pembenahannya,” pungkasnya.

Sementara itu, banjir juga menyebabkan puluhan rumah warga di Desa Bonra dan Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, terendam banjir. Banjir disebabkan luapan Sungai Mapilli.

Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan yang mengguyur daerah ini, sejak Jumat siang (12/11) kemarin.

“Untuk sementara ini, pada Wilayah Kecamatan Mapilli, ada beberapa desa yang terdampak banjir, tapi yang agak parah di Desa Segerang kemudian di Desa Bonra,” kata Bhabinsa Koramil 1402-02/Wonomulyo, Serma Abd Gaffar, saat dikonfirmasi.

“Kalau di Desa Segerang kurang lebih 80 rumah, kalau di Desa Bonra ini kurang lebih 15 rumah,” sambung Gaffar.

Menurut Gaffar, banjir akibat luapan Sungai Mapilli ini mulai menerjang pada Sabtu dini hari (13/11) sekitar pukul 04.00 Wita. Selain menggenangi permukiman, banjir turut merendam areal perkebunan dan persawahan warga.

Kendati sempat mengganggu aktivitas warga, saat ini ketinggian banjir yang menggenangi permukiman sudah mulai surut.

Berdasarkan pantauan wartawan, hingga saat ini ketinggian banjir yang menggenangi pemukiman warga, masih mencapai lutut orang dewasa. Warga yang rumahnya sempat tergenang banjir, mulai membersihkan sisa-sisa lumpur yang terbawa banjir.

Kategori
Daerah Dikbud

Tata Kelola SMP Dengan MBS, Disdikbud Parimo Komitmen Beri Pendampingan

Penulis : Faozan Azima

Berita Sulteng– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), berkomitmen memberikan pendampingan tata kelola Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Menajemen Berbasis Sekolah (MBS).

“Kami lakukan berdasarkan UU sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 pada pasal 51 ayat 1, disebutkan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal dengan prinsip MBS,” ungkap Kepala Bidang Manajemen SMP Disdikbud, Ince Pina, saat ditemui di Parigi, Jumat 5 November 2021. 

Dia menyebut, menurut PP nomor 17 tahun 2010, tugas pemerintah kabupaten/kota, adalah mengelola sistem pendidikan nasional ditingkat kabupaten dan merumuskan serta, mengalokasikan anggaran dan menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan itu. 

Sementara satuan pendidikan kata dia, memiliki tugas dan tanggungan mengelola pendidikan menengah berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, dan menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. 

“Olehnya, dalam mewujudkan berbagai hal, maka Disdikbud memandang perlu untuk melakukan kegiatan pendampingan tata kelola MBS, untuk memastikan satuan pendidikan telah menerapkan prinsip MBS dalam pengelolaan pendidikan yang bermutu,” jelasnya. 

Dia mengatakan, pendampingan itu dilakukan agar Kepala sekolah ditingkat SMP, memahami prinsip dan konsep MBS. Kemudian, memahami langkah-langkah implementasinya, meningkatkan mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan. 

Selain itu, pendampingan juga dilakukan agar pihak sekolah mendapatkan contoh praktik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, serta menyusun rencana tindaklanjut untuk memberikan dukungan implementasi MBS tersebut. 

“Dalam kegiatan sosialisasi pendampingan ini, kami mengundang kepala sekolah, agar sasarannya tepat. Kegiatannya akan kami laksanakan selama tiga hari, dimulai dari hari ini dan berakhir Minggu besok,” ucapnya.

Dia menjelaskan, MBS itu terdiri dari lima prinsip, diantaranya kemandirian, kemitraan atau kerjasama, akuntabilitas, dan keterbukaan. 

Satuan pendidikan diberikan otonomi dalam penyelenggaraan sekolah, untuk melakukan kegiatan dengan masyarakat, orang tua, siswa dan guru. 

“Seluruhnya, dapat berkolaborasi dalam menyelenggarakan MBS ini,” ujarnya.

Dia berharap, kegiatan ini tidak hanya sampai pada tahapan sosialisasi, karena akan ada regulasi sebagai acuan dan ditindaklanjuti dengan monitoring ke lapangan.  “Tahun depan saya sudah lakukan pengusulan, proses pendampingannya perayon dengan alokasinya Rp50 juta,” tuturnya.

Kategori
Daerah Ekonomi Bisnis

Disperindag Parimo Jamin Pemasaran Produk di Bontang

Penulis : Faozan Azima

Berita Sulteng– Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), akan memastikan jaminan pemasaran produk para pelaku usaha, dalam kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim)

“Kunjungan kemarin merupakan kegiatan DPRD. Saya sendiri diajak kesana untuk penjejakan berkaitan dengan rencana pemerintah daerah yang akan menjalin kerjasama dengan beberapa kabupaten/kota di Kaltim, salah satunya Bontang,” ungkap Kepala Disperindag Parimo, Muhammad Yasir, saat dihubungi di Parigi, Jumat (5/11/2021).

Dia menjelaskan, jaminan pemasaran produk itu disampaikannya langsung saat memberikan data produk Parimo ke Disperindag Kota Bontang. 

Dalam rancangan kerjasama itu, nantinya secara teknis akan diatur jaminan kepada pelaku usaha Parimo sebagai pemasok, saat memasarkan produknya ke wilayah Bontang.

Begitu juga kata dia, dengan pemerintah di Kota Bontang harus memberikan jaminan, pelaku usaha di wilayahnya, sebagai penerima atau pembeli. Sehingga, kontrak kerjasama antara wilayah itu tidak menimbulkan permasalahan atau kerugian satu sama lainnya.

“Hal itu dilakukan karena ada informasi terkadang produk yang mereka bawa ke wilayah sana tidak dibayar dengan berbagai macam alasan. Jika dari awal itu bisa diatur, kami upayakan persoalan ini tidak akan terjadi lagi,” ungkapnya.

Dari hasil pemaparannya, produk dibutuhkan adalah, beras, jagung, buah-buahan dan berbagai jenis rempah, atau berbagai bahan lainnya yang tidak dihasilkan di wilayah itu.

Nantinya kata dia, pemerintah daerah Parimo dalam waktu dekat, akan kembali melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah Kota Bontang. Kunjungan kedua itu, kemungkinan pihaknya akan mendapatkan total kebutuhan dari produk yang akan di pasarakan di Kaltim.

“Kemungkinan bulan ini kami akan datang kembali. Pak Sekda kemungkinan akan ikut juga dalam kunjungan itu, bersama DPRD,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga telah menindaklanjuti pertemuan itu dengan melakukan komunikasi ke Disperindag Provinsi Sulteng, untuk menyiapkan fasilitas transportasi antarpulau.

Sebab selama ini, transportasi yang ada masih milik perusahaan swasta dengan tarif tinggi. Olehnya, diharapkan pemerintah provinsi dapat memfasilitasi untuk beberapa kabupaten terdekat, untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.

“Kalau perjanjian kerjasama itu terjadi, satu kapal saja kemungkinan tidak cukup dengan kapasitas 100 kontener. Makanya saya meminta difasilitasi agar dibuka jalur itu,” pungkasnya. Yasir menuturkan, jika kerjasama itu telah berjalan sesuai dengan rencana, kedepan tinggal melihat lagi peluang muatan balik dari wilayah Kaltim ke Sulteng.

Kategori
Daerah

PUPRP Parimo Kembali Terima Kucuran Dana Rehabilitasi Irigasi Tahun Depan

Penulis : Faozan Azima

Berita Sulteng Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, kembali terima dua paket bantuan rehabilitasi irigasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 mendatang.

“Sebelumnya memang kami sudah usulan ke Kementerian terkait. Usulan kami masuk tahun ini, untuk mendapatkan bantuan di tahun 2022 nanti,” ungkap Kepala Seksi Irigasi, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Parimo, Muhammad Zubaid dalam keterangan, Selasa (26/10/2021).

Dia mengatakan, Daerah Irigasi (D.I) yang mendapatkan bantuan rehabilitasi tersebut, yakni D.I Ongka Persatuan di Kecamatan Ongka Malino, dan D.I Malanggo Kecamatan Tinombo Selatan, dengan total anggaran Rp4,1 miliar.

Selain dua D.I itu kata dia, pihaknya sebenarnya mengusulkan empat irigasi lainnya yang dianggap priorotas kepada pemerintah pusat, agar mendapatkan bantuan rehabilitasi, yakni D.I Labalang, D.I Tindaki, D.I Parigimpu’u, dan D.I Sausu Bawah.

“Jadi ada enam irigasi yang kami usulkan dengan total anggaran Rp10 miliar lebih, tapi hanya dua yang dianggarkan tahun depan. Kami juga tidak tahu pasti, apa sebabnya,” kata dia.

Dia berharap, pelaksanaan rehabilitasi D.I itu dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat waktu dan sasaran. Sehingga, dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat petani persawahan di wilayah setempat.

“Ada keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada rehabilitasi irigasi tahun ini, tetapi dapat diselesaikan dengan baik. Kendalanya karena cuaca, dan proses penyelesaian pekerjaan yang harus menunggu waktu panen petani,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Sumber Daya Alam, Moh. Aflianto mengatakan, di tahun 2021 ini, Dinas PUPRP Parimo mendapatkan alokasi DAK sebanyak empat paket pekerjaan rehabilitasi irigasi, berada di Desa Malanggo, Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan.

Kemudian, di dusun Labalang Desa Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, dan daerah irigasi Parigi kanan atau Kecamatan Parigi Barat.

“Nilai sekitar Rp 4,6 miliar. Kemudian, untuk daerah irigasi yang anggarannya dinilai besar adalah daerah irigasi Labalang senilai Rp 1,5 miliar,” kata dia.

Sementara, daerah irigasi lainnya lanjut dia, ada dua yang masing-masing mendapatkan anggaran seniai Rp 900 juta. Sementara irigasi Parigi kanan Kecamatan Parigi Barat, anggaranya sekitar Rp 1,3 miliar.

“Untuk D.I ini memang prioritas. Sebenarnya, yang prioritas ini banyak, cuma kita keterbatasan anggaran dari pusat,” pungkasnya.