Kategori
Daerah

Tes SKD CPNS di Parimo, Menyisahkan Tanya pada Rapid Antigen Berbayar

Penulis : Novita

Berita Sulteng – Meskipun telah beberapa hari berlalu, namun pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah masih menyisahkan tanya. 

Pertanyaan itu muncul bukan lagi soal hasil tes SKD CPNS, tetapi tentang Rapid Antigen berbayar dikoordinir langsung oleh Dinas Kesehatan setempat dipimpin Elen Ludia Nelwan. Sebab, diduga ada beberapa kejanggalan dari kebijakan berbayar yang terkesan sepihak diatur oleh OPD tersebut. 

Kejanggalan itu, menuai banyak pertanyaan dari para peserta CPNS, hingga beberapa pejabat di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat sebagai pihak penyelenggara tes SKD CPNS. 

Salah satu dari sekian banyaknya pertanyaan adalah, mengapa kebijakan berbayar oleh pemerintah daerah Parigi Moutong, berbeda dengan daerah lain yang memilih mengratiskan para peserta CPNS untuk mendapatkan hasil Rapid Antigen sebagai syarat mengikuti tes SKD, seperti Kabupaten Sigi, Banggai Kepulauan, dan Kota Palu.

Alasan daerah lain memberikan Rapid Antigen gratis, salah satunya untuk meringankan beban para peserta, baik dari dalam dan luar daerah. Selain itu, dapat dipastikan peserta CPNS rata-rata berasal dari tenaga honorer yang telah lama mengabdi di sejumlah OPD di lingkup pemerintahan daerah setempat.

Apalagi, alat testing digunakan didaerah itu, merupakan bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi hingga perusahaan swasta. Sama halnya, dengan yang digunakan kepada peserta CPNS juga bantuan dari Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, untuk Parigi Moutong diberikan kepada Dinas Kesehatan setempat sebanyak 6.900 Rapid Antigen, beberapa waktu lalu.

Namun anehnya, Dinas Kesehatan membebankan Rp 100 ribu per Rapid Antigen kepada setiap peserta dengan alasan untuk memberikan penghargaan kepada petugas pengambilan sampel air liur dan lendir sehari menjelang pelaksanaan tes SKD CPNS dilaksanakan.

“Saya sudah berupaya menyampaikan kepada Dinas Kesehatan Parigi Moutong, memberikan pertimbangan. Hanya saja, Kepala Dinas Kesehatan mengatakan, biaya itu untuk memberikan penghargaan kepada petugasnya,” ungkap Kepala BKPSDM,

Ahmad Saiful saat ditemui pada pelaksanaan tes SKD di audiotorium kantor Bupati, beberapa waktu lalu.

Dia mengaku, bahkan sempat ditawarkan oleh pihak ketiga untuk menangani Rapid Antigen berbayar kepada para peserta CPNS, namun pihaknya menolak karena hal itu menjadi wewenang Dinas Kesehatan setempat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, I Komang Adi Sujendra mengatakan, bantuan alat Rapid Antigen sebenarnya untuk testing epidemiologi. Namun, jika memang menggunakan alat itu, seharusnya bantuan tidak berbayar.

“Saya belum tahu persisnya, nanti saya tanyakan lagi ke Dinas Kesehatan Parigi Moutong. Kalau bantuan, kan tidak berbayar,” tegasnya saat dihubungi di Palu, Selasa 5 Oktober 2021.

Kemudian, kejanggalan lainnya dalam Rapid Antigen berbayar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Parigi Moutong, hanya melibatkan petugas kesehatan dilingkup OPD itu saja. Tanpa bekerjasama dengan petugas terlatih pada fasilitas kesehatan seperti Puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Padahal, jumlah peserta CPNS yang menjalani Rapid Antigen kala itu mencapai 1.200 orang. Belum lagi 63 peserta tes seleksi kompetensi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Kepala Puskesmas Parigi, Yunita Tagunu mengatakan, tak ada satu orang pun petugasnya dilibatkan pada pengambilan sampel air liur atau lendir Rapid Antigen itu.

“Kami tidak dilibatkan. Kalau yang saya lihat saat ini semuanya petugas dari Dinas Kesehatan,” ungkap Yunita saat dihubungi, belum lama ini. 

Pihaknya mengaku, keterlibatan Puskesmas Parigi hanya pada pemeriksaan kesehatan peserta saat akan masuk ke ruang tes SKD. Penugasan itu pun sesuai dengan SK dari BKPSDM, selaku pelaksana kegiatan. 

Hal senada juga diungkapkan, Kepala Puskesmas Lompe Todea di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat, Idham Panggagau. Dia mengatakan, Dinas Kesehatan juga tidak meminta petugasnya untuk membantu pada kegiatan itu. 

“Saya pastikan tidak ada petugas kami disana saat Rapid Antigen dilakukan,” ungkapnya. 

Banyaknya kejanggalan menimbulkan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, hingga penjelasan dari Dinas Kesehatan, khususnya dari sang pemimpin OPD. 

Elen Ludia Nelwan saat dikonfirmasi mengakui, alat Rapid Antigen digunakan kepada peserta CPNS, ternyata gratis karena bantuan dari pemerintah provinsi. 

Namun, ia menegaskan kebijakan berbayar diberlakukannya untuk memberikan penghargaan kepada petugasnya, dengan dalih mereka merupakan tenaga honorer. 

“Torang ini banyak dong. Terus memang gratis itu Rapid. Cuman saya bilang, kasian kita punya tenaga honor semua itu, biar cuman dikasihkan reward (penghargaan), kasih akan apa,” ungkap Elen saat dihubungi, Senin 4 Oktober 2021.

Dia juga menyebutkan, peserta CPNS itu bukan hanya honorer di Parigi Moutong, tetapi juga berasal dari luar daerah, yang dikhawatirkan terkonfirmasi Covid-19. 

Padahal, kondisi itu juga terjadi di daerah lain, tetapi tetap saja diberikan kebijakan gratis agar tidak menyulitkan peserta.

Sementara soal beban tarif sebesar Rp 100 ribu bagi para peserta pun terkesan tak diakuinya, dia lagi-lagi berdalih tidak mematok besaran biaya. Namun, tergantung berapapun nominal diberikan secara suka rela oleh peserta.

“Tidak kita patok, hanya pesertanya saja yang berapa saja dorang punya keikhlasan,” ucapnya. 

Namun, Kadis pun mengakhiri percakapan dan berjanji akan memberikan penjelasan secara langsung. 

Usaha untuk kembali meminta klarifikasi dari sang Kadis terus dilakukan, dengan mendatangi kantor Dinas Kesehatan, hingga menemui Kepala Bidang yang berkompeten berkaitan persoalan itu. Namun, tak menemui jawaban dan bahkan terkesan ada penolakan.

“Ibu Kabid tidak bisa ditemui, tadi sudah dipesan. Kalau ada orang, bilang mau rapat,” ungkap salah seorang staf di ruangan Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular, Fauziah Al Hadad, Senin.

Dalam momen kegiatan OPD lainnya, Elen Ludia Nelwan juga terkesan menghindari wartawan. Bak sedang bermain kucing-kucingan, sang Kadis bersembunyi, berlari menuju kendaraan dinasnya dan berlalu meninggal wartawan begitu saja.

“Maaf saya ini mau ke Palu, nanti saja ya,” ujar Elen usai menghadiri kegiatan di kantor Bappelidbangda Parigi Moutong, Selasa 5 Oktober.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad mengatakan, pihaknya akan memerintahkan kepala Inspektorat, untuk meminta pejelasan kepala Dinas Kesehatan, berdasarkan data jumlah peserta dan alat Rapid Antigen yang digunakan.

“Dinas Kesehatan itu juga bagian dari pemerintah daerah. Jangan terkesan membuat kebijakan sendiri. Terimakasih atas informasinya, saya akan meminta Inspektorat tangani ini,” pungkasnya.

Meskipun telah melakukan upaya konfirmasi, namun jawaban itu masih juga belum menuntaskan pertanyaan. Apalagi, Rapid Antigen berbayar ini bukan baru sekali diberlakukan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. 

Pada pelantikan pejabat di Audiotorium kantor Bupati dan di Lolaro Kecamatan Tinombo, beberapa waktu lalu juga disuguhi tarif sebesar Rp 100 ribu kepada para ASN.

Jika dalih kebijakan Rapid Antigen berbayar itu untuk ‘reward’ tenaga medis berstatus honorer, alasan itu juga terkesan dipaksakan. Sebab, anggaran penanganan Covid-19 telah diporsikan pada APBD tahun 2021, salah satunya insentif para tenaga medis.

Kategori
Daerah

Parimo dapat Bantuan 250 Rumah Tidak Layak Huni di 2022

Penulis : Novita

Berita Sulteng– Tercatat 250 unit rumah kategori tidak layak huni di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) akan mendapatkan bantuan perbaikan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mendatang. 

“Jatah ini sudah pasti diberikan ke Parigi Moutong, melalui program bantuan swadaya masyarakat dari Dinas Perumahan Sulawesi Tengah,” ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Parimo, Hendra Bangsawan saat ditemui di Parigi, Rabu (6/10/2021). 

Hanya saja kata dia, untuk lokasi sasaran rumah bantuan itu belum bisa dipastikan, sebab sempat terjadi ketidak seragaman data antara pihaknya dengan pemerintah provinsi. 

Sehingga, harus dilakukan sinkronisasi data terlebih dahulu, agar dapat menentukan lokasi sasaran.

“Belum tahu, ada kesalahan data dimana. Tetapi, sinkronisasi data sudah dilakukan kemarin, kami sudah duduk bersama untuk melakukan penyesuaian,” kata dia. 

Menurut dia, ada perbedaan data ditemukan dalam laporan rumah tidak layak huni itu di wilayah selatan, seperti di Desa Tolai hingga mencapai 1000 unit lebih selisih rumah. 

Kemungkinan kata dia, terjadi kesalahan pada saat proses pendataan atau saat komunikasi dilakukan. Sebab, laporan diterima pemerintah provinsi sebelumnya, berbeda lagi dengan data diusulkan pihaknya. 

“Kesalahan-kesalahan ini yang kami coba komunikasikan kembali. Tujuannya, agar data mulai dari tingkat bawa hingga pusat sinkron. Karena sekarang sudah satu data semuanya,” kata dia. 

Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan, Amirudin menambahkan, pihaknya terus berupaya mengajukan usulan bantuan perumahan, baik melalui pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. 

Salah satunya, usulan bantuan rumah swadaya bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

Pihaknya mengusulkan sebanyak 378 unit rumah, tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong. 

“14 kecamatan itu diantaranya, Sausu, Parigi, Parigi Tengah, Balinggi, Ampibabo, Kasimbar dan Tinombo,” kata dia. 

Kemudian, pihaknya juga mengusulkan Bantuan Simulasi Perumahan Swadaya (BSPS) ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

“Kami mengusulkan sebanyak-banyaknya. Berdasarkan data usulan sekitar 1.214 unit rumah, tersebar di 17 kecamatan,” pungkasnya.

Kategori
Daerah Dikbud Pendidikan

Disdikbud Parimo Gelar ANBK Tingkat SMP

Penulis : Novita

Berita Sulteng– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mengelar Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di satuan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

“Kegiatan ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran,” ungkap Kepala Disdikbud Parimo, Aminuddin, saat dihubungi, Senin (4/10/2021).

Dia mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya pemetaan mutu pendidikan yang diikuti peserta hingga tenaga pendidik dalam satuan pendidikan. Penilaiannya, berdasarkan hasil pengisian lembaran yang diberikan pada pelaksanaan ANBK.

Asesmen ini kata dia, dirancang untuk menghasilkan informasi akurat, sehingga dapat memperbaiki kualitas belajar dan mengajar di satuan pendidikan, dan pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar peseta didik.

Dia menuturkan, asesmen nasional ini nantinya dilaksanakan dalam tiga instrumen utama yaitu, Asesmen Kompetensi Minimum, survei karakter dan survei lingkungan belajar.

“Tiga komponen ini menjadi dasar penilaian ini, jadi berbeda dengan UNBK, jadi tidak ada standar yang diberlakukan,” jelasnya.

Dia mengakui, dalam pelaksanaan ANBK di Parimo terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti permasalahan jaringan internet, kehadiran para peserta didik serta hal lainnya.

Namun, dia menargetkan, kegiatan ini dipastikan tidak akan ada pengulangan. Sebab, pihak satuan pendidikan telah mengatasi hal itu dengan menggunakan handphone android, apabila dalam menggunakan laptop tedapat kendala jaringan internet

Selain itu juga kata dia, pelaksanaan ANBK akan berlangsung selama empat hari, dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama asesmen bagi peserta didik dan tahap kedua asesmen bagi tenaga guru.

“Ada 112 sekolah SMP yang melaksanakan kegiatan ini, dimulai hari ini hingga 7 Oktober mendatang,” tutupnya.

Berdasarkan pantauan media ini, dua sekolah yang melaksanakan ANBK di Kecamatan Parigi yakni, SMP Negeri I Parigi dan SMP Negeri II Parigi, mengalami kendala jaringan internet.

“Pada awal sesi pertama pelaksanaan ANBK berjalan dengan mulus. Bahkan, ada beberapa siswa telah selesai mengerjakan ujian. Namun, diakhir sesi pertama setelah itu jaringan tiba-tiba gangguan,” ungkap Kepala SMP Negeri I Parigi, Ikbal Abdul Azis Maro saat ditemui, Senin.

Pelaksanaan ANBK di setiap sekolah pun di pantau langsung oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Tengah.

Kategori
Daerah Dikbud Pendidikan

Disdikbud Parimo Pantau Uji Coba PTM Terbatas di Kecamatan Parigi

Penulis : Novita

Berita Sulteng– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, melaksanakan peninjauan pelaksanaan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas didua sekolah di Kecamatan Parigi.

“Dua sekolah yang kami pantau hari ini SMP Negeri 2 Parigi, dan SDN Inpres 2 Parigi sebagai sekolah yang telah ditetapkan untuk uji coba,” ungkap Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Aminuddin, saat ditemui di Parigi, Senin 27 September 2021.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil pantauan didua sekolah itu, pelaksanaan PTM berjalan dengan lancar dan aman. Bahkan, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

Dalam satu ruangan kelas, jumlah siswa dibatasi menjadi 15-16 peserta didik. Kemudian, mengatur jarak, tidak memberlakukan jam istrahat, menyediakan masker cadangan dan tempat cuci tangan di depan ruangan kelas.

“Yang terpenting dalam uji coba PTM ini adalah bagaimana Juknis itu dilaksanakan dengan baik oleh satuan pendidikan,” kata dia.

Sekolah pun kata dia, tidak mengizinkan pembukaan kantin, dan jajanan sekolah untuk mengantisipasi kerumunan peserta didik. Bahkan, proses pembelajaran juga dilakukan secara berjadwal.

Menurut dia, PTM terbatas diikuti dengan penuh antusias peserta didik. Disamping itu, dukungan untuk pelaksanaan PTM sebenarnya sudah sejak tahun 2020 kemarin dipersiapkan satuan pendidikan.

“Sarana dan prasarananya sudah lama disiapkan, agar PTM ini bisa dilaksanakan. Makanya ketika dibolehkan lagi kembali belajar di sekolah, disambut baik peserta didik dan satuan pendidikan,” kata dia.

Dia menyebut, pelaksanaan PTM terbatas di Parigi Moutong serentak akan dilaksanakan tanggal 1 Oktober 2021 nanti. Diharapkan, satuan pendidikan menerapkan seluruh Juknis yang telah diberikan sebelumnya dari Disdikbud.

Sehingga, pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, tidak menjadi penyebab munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Protokol kesehatan harus diperketat, dan Juknis dilaksanakan seluruhnya. Kami berharap PTM terbatas ini bisa mengembalikan peserta didik ke sekolah seperti sebelumnya,” pungkasnya.

Kategori
Daerah

Dinas Koperasi dan UMKM Parimo Gelar Pelatihan Kapasitas Lembaga

Penulis : Novita

Berita Sulteng– Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menggelar pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi tingkat, Rabu (6/10/2021).

“Kegiatan ini salah satu upaya nyata untuk meningkatkan pengontrolan, dan pengendalian pencatatan keuangan mengacu pada anggaran dasar, anggaran rumah tanggah. serta peraturan-peraturan pada koperasi,” ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Parimo, Sofiana saat menyampaikan sambutannya di Lolaro, Rabu.

Dia mengatakan, pelatihan itu untuk meningkatkan kinerja dalam pembudayaan koperasi, meningkatkan pembekalan tentang kekoperasian, demi menunjukan jiwa bagi usaha baru dan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) jernih, serta terlatih. 

Menurut dia, koperasi akan mampu menjadi kekuatan ekonomi Tangguh, dan berkembang. Apabila memiliki organisasi, manajemen pengelolaan keuangan bersifat mandiri. 

“Pelatihan ini diikuti 30 orang peserta pelatihan, terdiri dari pengawas, anggota koperasi di Kecamatan Toribulu hingga Moutong,” kata dia. 

Dia berharap, program pelatihan ini dapat menciptakan pengadministrasian, pencatatan keuangan yang baik. Selain itu, melalui kegiatan pelatihan itu peserta akan mampu membenahi kelembabgaan koperasi, dan Koperasi Unit Desa (KUD). 

“Pengurus harus mengambil langkah cepat dalam penyusunan anggaran rumah tanggah, anggaran dasar, dan izin usaha koprasi,” pungkasnya. 

Sementara itu, Bupati Parimo, Samsurizal Tombolotutu kembali mengingatkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dibutuhkan usaha masyarakat termasuk koperasi agar dapat menghidupkan perekonomian nasional. 

Menurut dia, untuk menindaklanjuti arahan itu, dengan kembali menghidupkan koperasi menjadi milik bersama, bukan lagi milik perorangan. 

“Saya berterima kasih kepada kepala Dinas Koprasi dan UMKM karena sudah melaksanakan kegiatan ini,” ujarnya.

Koperasi di wilayah utara Parimo saat ini, sebagai dalam kondisi tidak lagi aktif, sehingga dibutuhkan pelatihan peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan seperti ini. 

“Saya sengaja melaksanakan kegiatan ini di Kecamatan Tinombo agar supaya peserta dari Kecamatan Moutong dan Toribulu tidak terlalu jauh datang menghadiri kegiatan pelatihan ini,” ucapnya.